Implementasi Pasal 4 Huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Media Center Kota Surabaya

Firdauzi, Ridlo (2017) Implementasi Pasal 4 Huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Media Center Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, adil dan transparan maka pemerintah juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia yang terdapat pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dibandingkan dengan kelompok masyarakat non rentan dimana hak-hak mereka tidak dapat dibatasi dan berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya. Pelayanan publik menjadi salah satu sarana pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan serta mewujudkan asas keadilan bagi masyarakat. Media center Kota Surabaya kemudian dipilih menjadi salah satu objek penelitian oleh peneliti dikarenakan implementasinya yang sudah mencapai 5 tahun dan dianggap menjadi sarana yang cukup efektif untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Secara singkat, media center merupakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, apresiasi, pertanyaan atau lain sebagainya. Prasarana yang digunakan media center dalam menampung pengaduan masyarakat antara lain melalui short messages service (SMS), telepon, faximile, website, media social (Facebook dan Twitter). Hal ini tentu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit. Penelitian ini berdasarkan kajian umum terkait implementasi, kelompok rentan, serta pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research dimana penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada.

English Abstract

Government is essentially a service to the community. The government is not held to serve itself, but to serve the community and create conditions that allow every member of the community to develop the ability and creativity to achieve common goals. In order to provide excellent public services, fair and transparent then the government should also pay attention to Human Rights in the vulnerable groups. This vulnerable group is a community group with special needs compared to non-vulnerable groups where their rights are unrestricted and entitled to special convenience and treatment. Law Number 25 Year 2009 on Public Service has become a reference for the government to improve services for its citizens. Public services become one of the government's means to improve the quality of government performance and realize the principle of justice for the community. Media center of Surabaya then selected to become one of the object of research by researcher because its implementation which have reached 5 years and considered become effective enough medium to connect society with government. Briefly, the media center is a means of complaints for people who want to submit a complaint, appreciation, questions or so forth. Infrastructure used by the media center in accommodating public complaints is through short messages service (SMS), telephone, fax, website, social media (Facebook and Twitter). This certainly makes it easier for people to submit complaints without having to go through a complicated bureaucratic process. This study is based on a general review of implementation, vulnerable groups, and public services according to Law No. 25 of 2009 on Public Services. This research is a type of empirical legal research where the research on legal issues is conceptualized as a social institution that is in real terms associated with other social variables that exist in the society. The approach method used is sociological jurisdiction, Invitations associated with viewing existing facts.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/154/051706339
Uncontrolled Keywords:	Pelayanan Publik, Media Center, dan Kelompok Rentan.
Subjects:	300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	22 Aug 2017 02:31
Last Modified:	27 Nov 2020 07:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1467

Text Ridlo Firdauzi.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item