Novtrian, Indra Ikhsan (2017) Optimalisasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Optimalisasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengawasi keuangan di negara. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan maka setiap penyelenggara pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatis maupun yudikatif selalu diperhatikan setiap kinerjanya yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Optimalisasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak? (2) Apa Hambatan Dan Solusi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang bertujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang berlokasi di Jakarta. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Ditjen Pajak, BPK harus mendapatkan izin dari Kementrian Keuangan untuk memeriksa Wajib Pajak. Umumnya, BPK pada laporannya mendapatkan data wajib pajak yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Namun, ada kendala yang dihadapi oleh BPK yakni dengan bervariasinya waktu perizinan dari Menteri Keuangan, maka pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang di rencanakan karena data wajib pajak baru diberikan setelah ijin tersebut terbit. Jadi, kendala yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa keuangan ialah terkait dengan waktu yang dimiliki dengan keluarnya izin dari Menteri Keuangan sangat tidak seimbang dan sangat kurang bagi BPK. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh peneliti ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdapat kendala yang dimiliki oleh BPK dalam memeriksa Ditjen Pajak. Kendala yang dimiliki ialah berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan. BPK memiliki permintaan kepada Ditjen Pajak untuk adanya komitmen dari Ditjen Pajak untuk menyerahkan data/dokumen/keterangan secara tepat waktu. Selain itu, memproses pemberian izin Menteri Keuangan diharapkan dapat lebih cepat.Menurut BPK secara general tugas dan kewajiban BPK kurang maksimal dikarenakan kendala yang ada yaitu dalam hal pemeriksaan wajib pajak.
English Abstract
In this thesis, the writer raised the issue of Audit Optimalization of BPK Against The Directorate General of Taxation. The choice of the theme is based on the existence of the BPK’s Regulation in supervising financial in the country. Audit Board of The Republic of Indonesia, hereinafter referred to BPK. Organizing a good and transparent government then every government organizers such as executive, legislative and judiciary are always considered every performance performed by internal and external supervisors. Implementing a good and transparent government then every government performance, such as executive, legislative, and judiciary performance is always considered by internal and external supervisors. Based on the explanation above, this paper raised formulation of the problem: (1) How to Optimalize Audit That Held by BPK Against The Directorate General of Taxation? (2) What Are The Obstacles and Audit Solutions of BPK Against The Directorate General of Taxation? Then the writing of this paper is using juridical empirical method with the approach of sociological juridical method. The location of the research is a research place that aims to obtain accurate research data. This research was conducted at the Center of BPK located in Jakarta. From the result of the research with the method above, the writer obtains answers to existing problems that related to the audit against The Directorate General of Taxation, BPK should get permission from The Ministry of Finance to audit the taxpayer. Generally, in BPK in its report get the taxpayer data which has obtained permission from the Minister of Finance. However, there are obstacles that faced by BPK that is the variation of licensing time from the Minister of Finance, then the implementation is not in accordance with the planned time because the taxpayer data is granted after the permit is issued. So, the obstacle that faced by BPK is related to the time it has with the permit release time from the Minister of Finance which is not balanced and very less for BPK. Based on the survey data conducted by the writer at the office of BPK, found a legal fact that there is obstacle faced by BPK in auditing Directorate General of Taxation. The obstacle is related to the time required by BPK. BPK has request to the Directorate General of Taxation for a commitment from the Directorate General of Taxation to give data/document/information on time. In addition, the process of granting permission from Minister of Finance is expected to be faster. According to BPK generally BPK’s duites and are less than maximum due to the existing obstacle in the case of taxpayer audit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/144/051705870 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Aug 2017 07:38 |
| Last Modified: | 16 Oct 2020 08:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1454 |
Preview |
Text
Indra Ikhsan Novtrian.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |