Putra, R.Sanjaya Perdhana (2017) Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundangundangan Di Bidang Pengawasan Daging “Gelonggongan” Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis mengambil tema tentang pangan berupa pengawasan peredaran daging gelonggongan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hal ini dilatarbelakangi karena maraknya peredaran daging gelonggongan yang meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen. Konsumen perlu dilindungi dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Faktor rendahnya kesadaran konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan yang membuat konsumen seringkali dirugikan. Konsumen seringkali tidak sadar bahwa barang yang mereka beli tidak sesuai mutu karena pelaku usaha yang tidak memberikan informasi terhadap barang dagangannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945. Teknik yang digunakan untuk penelusuran bahan hukum dengan cara melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari studi dokumentasi dan studi literature yang didapat dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari literatur, buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Interpretasi gramatikal yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Berdasarkan pembahasan diperoleh jawaban mengenai pengawasan daging gelonggongan yang berkualitas rendah, bahwa daging gelonggongan merupakan daging yang tidak melalui tata cara sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang berwenang karena tidak mampu mengantisipasi peredaran daging yang illegal. Selain itu, Validitas norma dari Peraturan perundangundangan tentang pangan memiliki validitas norma yang rendah alias normanya tidak valid, karena dalam peraturan perundang-undangan hanya mengatur sampai daging saja, tidak sampai mengatur pada bentuk-bentuk penyimpangan daging lain-lainnya. Adapun saran yang diajukan kepada pemerintah adalah perlu diterbitkannya Peraturan setingkat Peraturan Menteri yang memuat sanksi tegas yang mengatur tentang larangan beredarnya daging gelonggongan atau tentang pencegahan penyimpangan pangan asal daging, karena peraturan tersebut sebagai dasar hukum untuk mempermudah pengawasan terhadap peredaran dan pengawasan daging di masyarakat.
English Abstract
In this study, the authors take the theme of food such as meat gelonggongan control the circulation in the perspective of consumer protection laws. This is motivated because of widespread circulation of meat gelonggongan plaguing the society and harm consumers. Consumers need to be protected from the dangers that may threaten his life. Factors low consumer awareness of food quality and safety that make consumer often harmed. Consumer are often not aware that the goods they buy do not fit because of the quality of bussines that do not provide information on the merchandise. The approach used is to approach the law (statute approach). The primary legal materials that legal materials consisting of legislation based on the hierarchy of the Constitution of 1945. The technique used to search the legal material in a way through library research (library research) which consists of the study of documentation and literature studies obtained by collecting legal materials derived from literature, books, legislation dealing with this legal research. Mechanical analysis of legal materials used are grammatical interpretation which is the way of interpretation or explanation of the simplest to determine the meaning of a statutory provision to parse the language, wording, or sound. Based on discussion of the answers obtained surveillance gelonggongan low-quality meat, that meat is meat that is not gelonggongan through the procedure established by the legislation. In addition to the low supervision by regulatory authorities for not being able to anticipate the circulation of illegal meat. In addition, the validity of the norms of legislation on food has low validity alias norm norm invalid, because the legislation is only set up the meat only, not to regulate the forms of meat deviation others. As for the suggestions to the government is necessary issuance level regulation Regulation containing strict sanctions governing the circulation of meat gelonggongan ban on the prevention of irregularities or food from meat, because the regulation as a legal basis to facilitate monitoring and supervision of the circulation of meat in the community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/386/051705862 |
| Uncontrolled Keywords: | Daging, Gelonggongan, Pengawasan, Pangan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 21 Aug 2017 04:05 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 05:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1450 |
Preview |
Text
Putra, R.Sanjaya Perdhana.pdf Download (702kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |