Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Infrastruktur Publik (Studi Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Terminal Purabaya)

Abror, M. Daimul (2017) Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Infrastruktur Publik (Studi Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Terminal Purabaya). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang penelitian ini, peneliti mencoba memahami fenomena kesenjangan empirik/realitas, teoritik, dan normatif permasalahan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur publik, dalam hal ini Terminal Purabaya. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk merumuskan kajian tentang pergeseran pendekatan kerjasama, pelaksanaan, dan model kerjasama tentang pengelolaan terminal purabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Landasan teori yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini diantaranya tentang pendekatan kerjasama antar pemerintah daerah yang dikolaborasikan dari pendapatnya Smith (1985), Hattingh (1998), dan Roux et.al (1997), yang meliputi perspektif hukum dan administrasi, perspektif finansial dan perspektif demokratis. Adapun terkait dengan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah, peneliti menggunakan teori tentang pelaksanaan kerjasama antara daerah mengacu pada pendapatnya Wright (1974) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama terbangun oleh lima unsur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat unsur yang relevan dengan penelitian, yakni hak dan kewajiban kedua pemerintah daerah, peran kedua pemerintah daerah, interaksi kedua pemerintah daerah dan keberlanjutan komunikasi. Adapun untuk menganalisi model kerjasama antar daerah, peneliti menggunakan kolaborasi teori yang disampaikan oleh Henry (2004), Kurtz (2002), Rosen (1993), dan Yudhoyono (2003). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bersumber dari instrumen manusia, peristiwa dan dokumen. Tekni pengumpulan data dengan indepthinterview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa, pertama,dalam perspektif hukum dan administrasi, pendekatan yang dipakai dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya tetap didasarkan pada regulasi yang lama (Naskah Kerjasama 1982 dan Surat Keputusan Bersama tahun 1991). Sehingga stagnansi legalstanding di tingkat lokal berimplikasi pada terjadinya konflik kepentingan antar Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam perspektif finansial. Pendekatan kerjasama mengalami pergeseran pada sektor bagi hasil. Adapun pada sektor pembiayaan, baik periode pertama maupun periode kedua tetap menjadi beban bagi Pemerintah Kota Surabaya, namun bedanya pada periode pertama ada pinjaman dari APBN pemerintah pusat. Realita ini menunjukkan dalam perspektif finansial, kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya tidak merepresentasikan adanya sharingofburdens dan sharingofbenefits secara adil dan proporsional, sehingga berimplikasi pada munculnya konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam perspektif demokratis, pendekatan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya mengalami pergeseran. Pada periode pertama/pra reformasi kedua pemerintah daerah (Surabaya dan Sidoarjo) hanya melaksanakan teknis kerjasama berdasarkan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun pada periode kedua/pasca reformasi, Pemerintah Kota Surabaya berhak mengatur dan mengurus sepenuhnya pengelolaan Terminal Purabaya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatur ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di sekitar Terminal Purabaya. Realita ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban antara kedua pihak sehingga berimplikasi pada munculnya konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. x Kedua, dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, terjadi ketimpangan pembagian hak dan kewajiban diantara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hal ini berimplikasi pada peran Pemerintah Kota Surabaya sangat dominan (pemungutan retribusi, dan mengelola organisasi dan keuangan UPTD Terminal Purabaya) dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (pemungutan pajak daerah). selain itu juga terjadi disharmonisasi interaksi antara kedua pemerintah daerah dalam aspek perilaku, kepercayaan, persepsi, dan preferensi. Bekenaan dengan keberlanjutan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya berlangsung secara parsial dan kuratif, yakni hanya sebatas untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Ketiga, secara administrasi dan Kelembagaan, model yang terbangun dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya baik pada periode pertama maupun periode kedua lebih mirip dengan model Dominant-Less JointServiceAgreement.Bedanya pada periode pertama didominasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada periode kedua didominasi oleh Pemerintah Kota Surabata. Adapun pada aspek pembagian pembiayaan dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, baik pada periode pertama maupun periode kedua, model yang terbangun lebih mirip dengan “model pembagian pembiayaan berdasarkan tingkat nilai partisipasi”.Bedanya pada periode pertama pembiayaan berasal dari APBD Kota Surabaya dan APBN pemerintah pusat, sedangkan pada periode kedua pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya melaksanakan koordinasi ulang guna merubahregulasi kerjasama dalam pengelolaan Terminal Purabaya sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan prinsip-prinsip kerjasama yang menganut semangat otonomi daerah.Sehingga regulasi baru yang terbentuk tersebut nanti dapat digunakan sebaga legal standing kerjasama yang mencerminkan adanya equality in distribution of powers dalam aspek sharing of roles, sharing of benefits, dan sharing of burdens, serta mampu memberikan nilai manfaat eksternal yang lebih luas dan merata bagi perkembangan pembangunan dan peningkatan perekonomian kedua daerah. kedua, Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya, hendaknya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu bersinergi dalam mewujudkan harmonisasi kerjasama dengan mempertegas model institutionalised Hard Cooperation dengan membentuk Balance in Jointly-Formed Authorities berupapemembentukan sekretariat bersama kerjasama antar pemerintah daerah yang dapat menciptakannetworking dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan kerjasama yang telah disepakati.Ketiga, dalam perspektif pembagian pembiayaan, hendaknya kedua pemerintah daerah menghitung ulang aset di dalam Terminal Purabaya. Kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga terlibat aktif dalam investasi aset berupa lahan seluas 6 hektar di sekitar Terminal Purabaya. Sehingga dapat kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi “Kawasan Terpadu Bungurasih”, yang merepresentasikan kerjasama antar pemerintah daerah dalam perspektif model pembagian pembiayaan berdasarkan penggunaan. Diharapkan model Pembagian pembiayaan berdasarkan penggunaan fasilitas ini mampu meningkatkan PAD masing-masing daerah dari hasil retribusi “Kawasan Terpadu Bungurasih” kedepannya dan mampu mewujudkan model kerjasama antar daerah dengan berprinsip pada “equality in distribution of powers”, yang mencakup adanya sharing of roles, sharing of benefits, dan sharing of burdens secara proporsional dan berkeadilan.

English Abstract

The background of this study, researcher tried to understand the phenomenon of the gap once empirical/reality, theoretical, and normative issues of cooperation among local governments in public infrastructure management, in this case Purabaya Station. Depart from these problems, researcher tried to formulate a study of the shifting of cooperations approach, implementation, and model of cooperation in ”Purabaya Station” Management between Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government. The theoretical basis that are used to perform data analysis in this study about a cooperative approach among local governments collaborated on his opinions Smith (1985), Hattingh (1998), and Roux at.al (1997), includes legal and administrative perspective, the financial perspective and democratic perspective. As related to the implementation of the cooperation among local governments, researchers used the theory of the implementation of cooperation between the regions refers to Wright’s opinions (1974) which states that the implementation of the cooperation awakened by the five elements. In this study, researchers used four elements thats relevant to the research, the rights and obligations of both local government, the role of both local government, the interaction of both local government and sustainability communications. As a model to analyze the research agreement between regions, researchers used collaboration theory presented by Henry (2004), Kurtz (2002), Rosen (1993), and Yudhoyono (2003). The research method uses qualitative approach derived from the human instrument, events and documents. Data collection techniques by indepth interview, observation and documentation. Data analysis techniques used interactive model initiated by Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of this study revealed that, first, in legal and administration perspective, the approach used in the cooperation of Purabaya Station management still based on the old regulation (Manuscript Cooperation 1982 and Joint Decree 1991). Stagnation of legal standing at the local level has implications for the conflict of interest between Surabaya city government and Sidoarjo regency government. In financial perspective, the cooperation approach has shifted in the profit sharing sectors. But in the finance sector, both the first period and the second period, a burden still for Surabaya city government, but the difference in the first period there a loan from the central government. This reality in the financial perspective, the cooperation of Purabaya Station Management not represent a sharing of burdens and sharing of benefits in a fair and proportional, so the implications for the conflict between Surabaya City government and Sidoarjo regency government. In Democratic perspective, the cooperation approach in Purabaya Station Managementhas shifted. In the first period/pre-reform,both local government (Surabaya and Sidoarjo) only carry out technical cooperation based on those instructions from the provincial government of East Java. In the second period/post-reform, Surabaya city government is entitled to regulate and manage overall Purabaya Station. While, Sidoarjo regency government regulate public order and smooth traffic around Purabaya Station. This reality indicates inequality in the distribution of rights and obligations both local governments so implicated in the emergence of conflict between Surabaya City government and Sidoarjo Regency Government. Second, in the implementation of cooperation at Purabaya Station Management, occurred in-equality distribution of rights and obligations between Surabaya City government and Sidoarjo Regency Government, it has implications for the role of Surabaya city government is very dominant (fee collection, and manage the organizational and financial xii UPTD Purabaya Station) compared with Sidoarjo regency government (regional tax collection). but it also happens disharmony interaction both local governments in their behavior, beliefs, perceptions, and preferences. With regard to sustainability communications in the implementation of cooperation in Purabaya Sttaion Management has partially and curative, which is limited only to resolve problems that arise. Third, in the administration and Institutional, the model that is built in Cooperation of Purabaya Station management in both the first and second periods are more similar to the model of Dominant-Less Joint Service Agreement.The difference in the first period was dominated by East Java Provincial Government, while in the second period was dominated by Surabaya City Government. While on aspects of financial distribution in cooperation of Purabaya Station management, both periods, the model that built are more similar to “the distribution model of financing based on the level of participation value”.The difference in the first period of financing comes form APBD of Surabaya and APBN of central government. While in the second period of financing is fully charged to APBD of Surabaya. Based on the results of the research, the researcher give the following recommendations. First, Surabaya City government and Sidoarjo regency government should coordinate in order to cahnge the regulation of cooperation in Purabaya Station management in accordance with Act 23th of 2014 and the principles of cooperation that embraced the spirit of regional autonomy.The new regulation can be used as a legal standing of cooperation that reflects the existence of equality in distribution of powers in sharing of roles, sharing of benefits, and sharing of burdens, and capable to providing wider and more equitable benefits for the development and economic improvement of both regions. Second, in the implementation of cooperation in Purabaya Station management, Surabaya city government and Sidoarjo regency government should be able to synergize in creating harmonization of cooperation by reinforcing institutionalized Hard Cooperation model by establishing Balance in Jointly-Formed Authoritiesin forming a joint secretariat cooperation among local governments that can create networkingwithin order to improvethe accountability, efficiency, and effectiveness of cooperation management has been agreed.Third, in the sharing of financial perspective, both local governments should be recalculate the assets of Purabaya Station. Then Sidoarjo Regency Government also actively involved in investment assets such as land area of 6 hectares around Purabaya Station. So that the area can be developed into "Integrated Area of Bungurasih", which represents the cooperation among local governments in the model of sharing financial based on usage. This models expected able to increase each local revenues from the retribution of "Integrated Area of Bungurasih" in the future and able to realize a model of inter-regional cooperation with the principle of “equality in distribution of powers”, which includes the sharing of roles, sharing of benefits, and sharing of burdens proportionally and equitably.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DIS/353.3/ABR/m/2017/061707146
Uncontrolled Keywords: INTERGOVERNMENTAL COUPERATION, INTERGOVERNMENT FISCAL RELATIONS, INFRTASTRUCTURE (economics), INFRASTRUCTURE (economis), - GOVERNMENT POLICY
Subjects: 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.3 Public administration of services related to domestic order
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 21 Aug 2017 04:13
Last Modified: 12 Dec 2020 13:47
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1447
[thumbnail of M. Daimul Abror.pdf]
Preview
Text
M. Daimul Abror.pdf

Download (6MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item