Irene, MirandhaH (2011) Evaluasi Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi Hasil Pemekaran Wilayah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemekaran wilayah merupakan wujud pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, daerah otonomi yang terbentuk tidak diikuti oleh peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan studi evaluasi kemampuan daerah otonomi. Kota Batu merupakan salah satu daerah otonomi yang terbentuk hasil pemekaran wilayah Kabupaten Malang. Dalam studi ini, tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dikaji dengan menggunakan pendekatan indikator-indikator yang terdapat dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah berdasarkan syarat tekhnis dan syarat fisik kewilayahan. Adapun materi evaluasi untuk syarat fisik kewilayahan adalah jumlah wilayah administrasi kabupaten/kota. Sedangkan materi evaluasi untuk syarat tekhnis adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif evaluatif yaitu untuk menggambarkan kondisi wilayah maupun karakteristik wilayah Kota Batu yang selanjutnya dievaluasi sesuai dengan indikator yang termuat dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Berdasarkan syarat tekhnis, keseluruhan indikator Kota Batu hanya dibandingkan dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Malang. Setelah skor indikator Kota Batu ditemukan melalui metode perbandingan dengan kabupaten induk, maka skor yang diperoleh dikalikan dengan bobot masing-masing indikator yang tercantum dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Sehingga diperoleh nilai untuk menentukan tingkat kemampuan daerah otonomi baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan syarat tekhnis Kota Batu MAMPU sebagai daerah otonomi, meskipun hanya dibandingkan dengan kabupaten induknya yang memiliki tipologi yang berbeda dengan Kota Batu. Hal ini terbukti dari nilai total keseluruhan indikator Kota Batu adalah 346 berada pada rentang 340 s/d 491 sesuai dengan rentang kelulusan yang tercantum dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Sedangkan berdasarkan syarat fisik kewilayahan, Kota Batu belum memenuhi syarat sebagai daerah otonomi. Hal ini dikarenakan pada saat pembentukan daerah otonomi Kota Batu menggunakan PP No. 129 Tahun 2000 yang pada saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan daerah otonomi. Untuk itu diperlukan adanya penambahan wilayah administrasi Kota Batu sebagai bentuk penyempurnaan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dan pemenuhan syarat fisik kewilayahan sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 78 Tahun 2007.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FT/2011/668/051200529 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.121 6 City planning |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Perencanaa Wilayah dan Kota |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Aug 2012 10:04 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/141167 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Bab_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (8MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Ringkasan,_Daftar_Isi_&_Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |