Sulistyorini, Dwi Yuly (2018) Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Suatu daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Faktor utama yang menjadi sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah faktor keuangan. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah serta pembangunan perekonomian. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang bersemangat dalam pembangunan pada sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai macam destinasi wisata. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD).Tempat wisata pantai baru ini memiliki berbagai fasilitas seperti restoran, banana boat, serta snorkeling dari Pantai GWD, Pulau Menjangan hingga Pulau Tabuhan. Berdasarkan latar belakang diatas, fokus permasalahan pada penelitan ini adalah bagaimana pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Guna menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Empiris (Empiric Legal Research) dengan metode pendekatan metode pendekatan yuridis soiologis. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh penjelasan bahwa Pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu pariwisata yyang dikembangkan adalah Pantai Grand Watu Dodol. Pantai GWD adalah pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga pendapatan yang diperoleh dari GWD merupakan retribusi jasa usaha sesuai dengan UU PDRD. Sebagaimana di jelaskan, ObjekRetribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 ayat 1 UU PDRD). Serta, Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 ayat 1 UU PDRD). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan potensi pariwisata pantai GWD yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bidang Pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi pariwisata.
English Abstract
An area is considered capable of carrying out autonomy if it has regional financial capacity, which means the region must have the ability and authority to explore financial resources, manage and use its own finances to finance the administration of the government. The main factor that becomes the financial resources for financing the implementation of local government is the financial factor. One of the financial resources that can support the function of local government is the Revenue of the Region. Local taxes and user charges are one of the most important sources of local revenue to finance the implementation of local government. Tourism sector is one sector that has a very important role in supporting regional revenue and economic development. One of the areas in East Java Province that is currently being excited in the development of tourism sector is Banyuwangi Regency. Banyuwangi Regency has considerable potential in the field of tourism to be developed, with the presence of various tourist destinations. From several tourist destinations in Banyuwangi regency, one of them is Grand Watu Dodol (GWD) beach tourism. This new beach resort has various facilities such as restaurant, banana boat, and snorkeling from GWD Beach, Menjangan Island to Tabuhan Island. Based on the above background, the focus of the problem on this research is how the development of tourism potential to increase the original income in the district of Banyuwangi and how efforts made by the Department of Culture and Tourism of Banyuwangi Regency based on the provisions of Article 9 letter b Banyuwangi Regency Regulation No. 13 of 2012 About the Plan Parent Development of Tourism Banyuwangi Regency. In order to answer the problem formulation, this research uses Empirical Legal Research type with approach method of juridical soiologis approach. Primary and secondary data were analyzed by analytical descriptive method. Based on the results of research, the researchers obtained an explanation that the development of tourism potential to increase the original revenue of Banyuwangi regency is done by the Department of Culture and Tourism. One of the developed tourism is Grand Watu Dodol Beach. GWD Beach is tourism provided, owned and / or managed by Local Government so that the income earned from GWD is a service fee in accordance with the PDRD Law. As described, the Parking Parking Placement Specificity referred to in Article 127 letter e, the service of the special parking spaces provided, owned and / or managed by the Regional Government (Article 132 paragraph 1 of the PDRD Law). Also, the Object of the Retribution of Recreation and Sports Places asxii referred to in Article 127 letter i shall be the services of recreation, tourism and sports provided, owned and / or managed by the Regional Government (Article 136 paragraph 1 of the PDRD Law). Various efforts have been made by the Department of Culture and Tourism of Banyuwangi Regency in facing obstacles in the development of tourism potential in Banyuwangi Regency, with these efforts can increase the local revenue. In addition to increasing local revenue, the development of coastal tourism potential of GWD conducted by the Department of Culture and Tourism, Tourism Field can improve the economy of the community around the tourist destination
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/325/051807366 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Pariwisata, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Perekonomian |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.078 Secondary industries and services > 343.078 91 Secondary industries and services (Geography and travel) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 22 Nov 2018 06:57 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/14048 |
Preview |
Text
Dwi Yuly Sulistyorini.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |