Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Gangguan Kejiwaan

Susanto, Ilham Putra (2018) Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Gangguan Kejiwaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di Indonesia hakim dalam memutus suatu perkara juga dapat melakukan penafsiran-penafsiran sebagai bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Secara tidak langsung karena hal tersebut maka antar satu putusan dengan putusan lain sangat mungkin terjadi disparitas putusan dimana hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang di Indonesia. Namun dengan adanya disparitas dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Pasal 44 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan jiwa. Hakim seringkali berbeda penafsiran mengenai ketentuan dari pasal tersebut seperti halnya dalam putusan Putusan ung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. Dari dua putusan tersebut terdapat persamaan yaitu kedua terpidana sama-sama mengidap gangguan kejiwaan jenis skizofrenia yang dibuktikan oleh keterangan ahli kejiwaan. Namun kedua putusan tersebut memiliki perbedaan putusan yakni dalam putusan pertama majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, sedangkan dalam putusan kedua hakim sependapat dengan keterangan ahli dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Berdasarkan latar belakang diatas, fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas dan apa implikasi yuridis dari adanya disparitas dari kedua putusan tersebut. Guna menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berakibat timbulnya disparitas adalah perbedaan penafsiran hakim mengenai penilaian hakim terhadap keterangan ahli kejiwaan mengenai kondisi kejiwaan dari terdakwa. Dalam peraturan perundang-undangan memang hakim bebas menilai, namun menurut penulis hal ini kurang tepat karena menilai kondisi kejiwaan dari terdakwa bukanlah kompetensi yang dimiliki oleh hakim sehingga sepatutnya hakim lebih mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli karena hal ini dapat menjadikan ketidakpastian dari pasal 44 KUHP tersebut.

English Abstract

In Indonesia judges in deciding a case can also perform interpretations as a form of judicial discovery made by the judge. Indirectly because it is then between one decision with another decision is very likely to occur disparity decision where it is not a thing that is prohibited in Indonesia. However, with the existence of disparity it is feared to create legal uncertainty which ultimately leads to injustice for the parties. Article 44 of the Criminal Code is a section that regulates the criminal responsibility for people with mental disorders. Judges are often different in interpretation of the provisions of the article as in the verdict of Decision Number: 94-K / PM.II-09 / AD / V / 2016 and Decision Number: 109-K / PM.III-12 / AL / VI / 2017. Of the two verdicts there are equations that the two convicts are both suffering from psychiatric disorders type of schizophrenia as evidenced by the information of psychiatrist. However, the two decisions have different decisions, namely in the first decision the panel of judges disagrees with the expert's information and imposed the imprisonment on the defendant, whereas in the verdict the two judges agree with the expert statement and release the defendant from all charges Based on the above background, the focus of the problem in this research is what is the basis of the judge's consideration so that there is disparity and what is the juridical implication of the disparity of both decision. In order to answer the problem formulation, the researcher uses the research method with the type of normative juridical research with the approach of legislation and case approach. Legal material related to the problem in this research is obtained through literature study. Furthermore, primary and secondary legal materials were analyzed using systematic interpretation and grammatical interpretation. Based on the result of the research, the basic of judge consideration in deciding the case which resulted in the incidence of disparity is the difference of judges' interpretation of judge's assessment of psychiatric information about the psychological condition of the defendant. In the legislation, the judge is free to judge, but according to the writer this is not appropriate because assessing the psychological condition of the defendant is not the competence possessed by the judge so it is fitting for the judge to consider the information conveyed by the expert because this can make the uncertainty of Article 44 of the Criminal Code

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/322/051807363
Uncontrolled Keywords: Pidana , Disparitas, Putusan Hakim, Sanksi, Pengidap Gangguan Kejiwaan
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 17 Dec 2018 07:23
Last Modified: 23 Oct 2021 06:14
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13991
[thumbnail of Ilham Putra Susanto.pdf]
Preview
Text
Ilham Putra Susanto.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item