Putri, Priesty Yustika (2015) Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Pt Imms Cabang Lumajang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan masalah yang terjadi mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah antara Pemilik Lahan dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terjadi di PT IMMS Cabang Lumajang. Tema ini diangkat dikarenakan adanya sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah terkait dengan peraturan dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan). Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana sengketa yang terjadi antara masyarakat Desa Bades dengan PT IMMS? Dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah antara masyarakat Desa Bades dengan PT IMMS terkait dengan penerapan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah antara pemilik lahan dengan perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terjadi di PT IMMS Cabang Lumajang, dimana sengketa yang terjadi dalam kasus ini pada dasarnya timbul dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu penambang liar yang mengambil alih lahan pertambangan yang masih berada dalam WIUP PT IMMS secara tidak sah, yang kemudian mendorong pihak kedua dalm hal ini pemilik lahan melakukan wanprestasi terhadap PT IMMS. Karena merasa dirugikan, PT IMMS kemudian berusaha melaporkan permasalahan ini, akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak Kepolisian. Oleh karena itu, PT IMMS mencoba untuk menempuh jalur damai dengan melakukan mediasi. Dari mediasi tersebut, dihasilkan perjanjian bagi hasil dari penjualan pasir besi antara PT IMMS dengan pemilik lahan. Selain itu, PT IMMS juga telah bersepakat dengan pihak penambang liar untuk bekerja sama dalam hal ekspor pasir besi. Hal ini terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012, dimana diatur bahwa perusahaan pertambangan yang akan melakukan ekspor pasir besi harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
English Abstract
In this research, the authors raised the problem related to the problems that occurred regarding the Settlement of Land Rights Disputes between Land Owner and Mining Company License Holders that occurred in PT IMMS Lumajang Branch. This theme was raised due to a dispute arising in the implementation of land rights settlement related to the rules in Article 135 and Article 136 of Law Number 4 of2009 regarding Mineral and Coal Mining (Mining Law). Based on this, this research raises the formulation of the problem: (1) What is the dispute between the people of Desa Bades and PT IMMS? And (2) How is the settlement of land rights disputes between Bades villagers and PT IMMS related to the application of Article 135 and Article 136 of Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining? This research is an empirical juridical research, which uses a sociological juridical approach. From the result of the research with the above method, the writer got answer to the problem about the settlement of land rights disputes between the land owner and the mining company license holder that occurred at PT IMMS Lumajang Branch, where the dispute happened in this case basically arise due to the existence of parties the third is that illegal miners who take over mining land that is still in the WIUP PT IMMS illegally, which then encourage the second party in this case the land owner to default against PT IMMS. Feeling aggrieved, PT IMMS then tried to report this problem, but did not get a response from the Police. Therefore, PT IMMS tried to take the path of peace by mediating. From the mediation, a production sharing agreement was obtained from the sale of iron sand between PT IMMS and the land owner. In addition, PT IMMS has also agreed with the illegal miners to work together on the export of iron sand. This is related to the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2012, which stipulates that mining companies that will export iron sand must have a Production Operation Mining License (IUP)
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/395/051811186 |
| Uncontrolled Keywords: | Hak Atas Tanah, Sengketa, Pemilik Lahan, Perusahaan Pertambangan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 01 Feb 2019 07:43 |
| Last Modified: | 09 Nov 2021 07:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13954 |
Preview |
Text
Priesty Yustika Putri.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |