Risnandar, Rizki (2018) Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan Tanah Abang mengenai pedagang kaki lima merupakan masalah klasik bagi pemerintahan provinsi khusus DKI Jakarta, sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi khusus Ibukota Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terbaru ialah dikeluarkannya kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang yang dipergunakan untuk para pedagang kaki lima ini untuk berjualan. Kebijakan ini menimubulkan banyak pro-kontra baik dimasyarakat maupun para penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan upaya pemerintah terkait Еfеktivitas Pasal 25 ayat (1) Pеraturan Daеrah Provinsi Daеrah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tеntang Kеtеrtiban Umum Mеngеnai Pеnutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 25 ayat (1) Pеraturan Daеrah Provinsi Daеrah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tеntang Kеtеrtiban Umum. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Еfеktivitas Pasal 25 ayat (1) Pеraturan Daеrah Provinsi Daеrah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tеntang Kеtеrtiban Umum Mеngеnai Pеnutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang belum efektif, dikarenakan masih banyak permasalahan yang timbul akibat kebijakan tersebut, mulai dari ketidaksesuaiaan dengan undang-undang maupun dari masyarakatnya yang berdampak langsung pada kebijakan ini. Pada penelitian ini juga, upaya penyelesaian dalam kasus ini ialah segera membangun skybridge, memindahkan para pedagang kaki lima Jatibaru, serta membangun kembali blok G Tanah Abang
English Abstract
The Tanah Abang problem regarding street vendors is a classic problem for the provincial government specifically for DKI Jakarta, there have been many ways that have been done by the provincial government of the capital city of Jakarta to solve this problem. The most recent is the issuance of the closing policy of Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang which is used for these street vendors to sell. This policy causes many pros and cons both in the community and law enforcement. Based on the above background, the legal issues that can be raised in this study are how the effectiveness and efforts of the government in relation to activities Article 25 paragraph (1) of the Special Capital Region of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order Regarding the Closure of Jatibaru Highway Raya Land Brother. To answer the above problems, this empirical juridical study examines the reactions and phenomena that occur in the community against the existence of Article 25 paragraph (1) of the Daihan Special Province of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning the General Order. Legal materials relating to the problem under study were obtained through the study of literature, sampling data from related agencies, interviews with experts / authorities, and interviews with the community. The legal materials that have been obtained are analyzed using qualitative descriptive, so that they can be presented in more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded that Article 25 paragraph (1) of the Rules of the Special Capital City of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning the Public Order Regarding the Closure of Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang has not been effective, because there are still many problems arising from the policy, ranging from incompatibility with the law and from the community which has a direct impact on this policy. In this study too, the settlement effort in this case was to immediately build the skybridge, move the Jatibaru street vendors, and rebuild the G Tanah Abang block
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/391/051810797 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.094 Road transportation > 343.094 2 Roads |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 28 Nov 2018 07:04 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13458 |
Preview |
Text
Rizki Risnandar.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |