Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta)

Marsinga, Raja Leon (2018) Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Mengenai upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor sudah menjadi rahasia umum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat menghindari dikenakannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor, dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor hanya mengatur tarif pajak progresif dengan atas nama pribadi dan tarif pajak progresif tidak berlaku untuk atas nama badan, dan upaya-upaya lain yang dilakukan wajib pajak kendaraan dengan cara meminjam KTP dan lain-lain, masalah yang nyata untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengenai peraturan pajak progresif menjadi pertanyaan apakah berjalan dengan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Еfеktivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data-data dokementasi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang. Bahanbahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif belum efektif, dikarenakan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat menghindari pajak progresif kendaraan bermotor, mulai dari kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur dengan lengkap untuk mencegah upaya-upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor, maupun dari wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan peluang dari peraturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor. Pada penelitian ini juga, upaya penyelesaian dalam kasus ini ialah dengan merevisi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, memperbaiki sistem BPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melihat alamat wajib pajak kendaraan

English Abstract

Regarding efforts for tax evasion progressive on motor vehicles, it is common issue for motor vehicles taxpayers in Province of DKI Jakarta, to be able to avoid being subject to the progressive tax rate of motor vehicles, from the Local Regulation of Special Capital Region of Jakarta No. 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes only regulate progressive tax rates with personal names and progressive tax rates not valid for the name of the company, and other efforts carried out by vehicle taxpayers by borrowing others National ID card etc., a real problem for Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta concerning progressive tax regulations the question is whether the regulations running effectively. Based on the above paragraphs, the legal issues that can be found in this study are how the effectiveness and efforts from Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta related to the of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes Regarding Taxpayer Obedience to Progressive Taxes. To answer the problems on the above paragraphs, this empirical juridical study examines the reactions and phenomena that occur in the community against the existence of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicle Taxes. Legal material related to the problem under study was obtained through the study of literature, documentation data from Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta, interviews with experts / authorities. The legal materials that have been obtained are analyzed using analytical descriptive, so that they can be presented in more systematic writing to answer the legal issues that have been issued. Based on the analysis, it can be concluded that the Effectiveness of Article 7 paragraph (1) letter A Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motorized Vehicle Taxes Related to Taxpayer Obedience to Progressive Taxes has not been effective, because there are still many motor vehicles taxpayers who can avoid the progressive tax on motor vehicles, from the lack of a complete Local Regulation to prevent efforts to avoid progressive taxation of motor vehicles, as well as from motor vehicle taxpayers who take advantage of opportunities from the regulations concerning motor vehicles progressive taxes. In this study also the solution to this case is by revising the Local Regulation Special Capital Region of Jakarta Number 2 year 2015 concerning Motor Vehicles Taxes, improving the Regional Tax and Retribution Agency of Jakarta system in registering the address of motor vehicle taxpayer

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/394/051810800
Uncontrolled Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah, Ketaatan Wajib Pajak, Pajak Progresif
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.04 Tax law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 15 Jan 2019 07:23
Last Modified: 23 Oct 2021 07:17
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13431
[thumbnail of Raja Leon Marsinga.pdf]
Preview
Text
Raja Leon Marsinga.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item