Attamimi, Nadiya (2018) Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki Dan Putusan Nomor 1055k/Pid/2014. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan padahal sudah dijelaskan bahwa bukan mereka yang melakukan suatu tindak pidana merupakan error in persona. Beberapa kali terjadi error in persona yang berawal dari kurangnya alat bukti, namun seseorang tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pemaknaan error in persona dalam Putusan Banding Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI?. (2) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 1055K/PID/2014?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemaknaan error in persona dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, dan akibat hukum dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) Makna error in persona dapat ditemukan pada doktrin M. Marwan, yang mеnjеlaskan kеliru mеngеnai orang yang dimaksud atau kеkеliruan mеngеnai orangnya. Dan doktrin M. Yahya Harahap, yang menjelaskan kеkеliruan dalam pеnangkapan mеngеnai orangnya diistilahkan dеngan disqualification in pеrson yang bеrarti orang yang ditangkap atau ditahan tеrdapat kеkеliruan, sеdangkan orang yang ditangkap tеrsеbut tеlah mеnjеlaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hеndak ditangkap atau ditahan. Selain itu juga ditemukan pada Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai rehabilitasi dan upaya ganti rugi. Menurut Putusan Pengadilan error in persona ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, yang berawal dari proses penangkapan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bukan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga mengakibatkan adanya putusan bebas dari segala dakwaan. (2) Akibat hokum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014 terbagi menjadi dua, akibat hokum yuridis dan non yuridis. Akibat hokum yuridis tersebut ialah menguatkan norma/ menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; mengkaburkan norma dikarenakan perbedaan putusan dari 3 lembaga pengadilan diantaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Sedangkan, akibat hokum secara non yuridis ialah berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim yang ada harus dipertimbangkan secara cermat oleh hakim sebelum memutus perkara pidana
English Abstract
False arrest is defined as alleging a wrong person despite the fact and proof that the person is not involved in a crime. This is also knows as error in persona. Error in persona occurs when there is lack of evidence, but the person is still declared guilty by a court. This issue brings to the following research problems: (1) How is error in persona defined related to appeal Number 50/Pid/2014/PT.DKI? (2) What are the legal consequences caused by the execution of cassation number 1055/PID/2014? This research is aimed to identify and analyse the definition of error in persona in the Decision by High Court of DKI Jakarta Number 50/Pid/2014/PT.DKI, and the legal consequences of the execution of the implementation of Supreme Court Decision Number 1055K/PID/2014. This research involved normative juridical research method with statute and case approaches. The research results conclude that: (1) the definition of error in persona can be found in a doctrine by M. Marwan in which the arrested person is not the intended one or it is false regarding the person himself/herself. It can also be found in a doctrine by M. YahyaHarahap arguing that arresting a wrong person is defined as disqualification in person, meaning that there is something wrong regarding the arrested person, while the arrested person has informed that it is not he or she who is supposed to be under arrest. Article 95 of Criminal Code Procedure also regulates the rehabilitation and compensation paid. Court Decision on error in persona defines the term false as a wrong person in court which starts from the arresting process despite information given by the arrested that he/she is not the one involved in the crime. This situation sets the arrested free from all charges. (2)The legal consequences of the Decision of Supreme Court Number 1055K/PID/2014 is divided into two: juridical and non-juridical legal consequences. The former is to strengthen the norm/strengthen the decision of High Court of DKI Jakarta; to blur the norm due to varied decisions by the three courts: District Court of South Jakarta, High Court of DKI Jakarta and Supreme Court. The non-juridical legal consequence is based on evidence and the judge that must carefully consider the case before giving verdict in a criminal case.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/384/051810790 |
| Uncontrolled Keywords: | Pidana, Kesalahan, Error in Persona, Putusan Pengadilan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 17 Dec 2018 07:13 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13414 |
Preview |
Text
Nadiya Attamimi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |