Analisis structures and meanings Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan potensi dampaknya pada kemampuan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Sobari, Wawan and Aminuddin, M. Faishal (2009) Analisis structures and meanings Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan potensi dampaknya pada kemampuan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Project Report. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Brawijaya, Malang. (Submitted)

Abstract

Tujuan studi ini berupaya menjawab lima pertanyaan utama terkait implementasi UU: BHP pada Universitas Brawijaya .(UB) dan Universitas Negeri Malang (UM). Yakni, ketentuan pengarnbilan kebijakan strategis pada BHP, melakukan perbandingan antara mekanisme negara pasar, dan govermance networks dalam mengetahui potensi dampak UU BHP pada kemampuan pengelolaan UB dan UM, dan mengembangkan strategi governance yang mereferensi pada kepentingan seluruh stakeholders dalam BHPP PT. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian dimaksud. Secara operasional menggunakan analysis structures and meanings untuk menggali dan menguji argurnen kebijakan dalam UU BHP terkait dua tujuan pertama. Kemudian melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap competent .key infirmans di dua universitas Sebagai lokus studi ini. Hasilnya, studi ini menemukan bahwa pengambilan kebijakan strategis pada BHP berada tangan organ representasi pemangku kepentingan (ORPK) yang keanggotaanya berasal dari pihak internal BHP, pendiri, dan unsur masyarakat. Mka, pengambilan kebijakan strategis pada BHP akan sangat tergantung pada aktor-aktor yang mengisi posisi ketua dan anggota dalam ORPK. Kemudian, studi ini mengungkap bahwa UU BHP memiliki inkonsistensi dalam substansi mekanisme relasi antar aktor, pembuatan kebijakan strategis, dan. penjamin kepatuhan daiam UU DHP,, khususnya bagi ,BHP Pemerintah Perguruan Tinggi (BHPP PT). Ditambah pula, keanggotaan ORPK kurang merepresentasikan seluruh aktor (stakeholders) dalam BHPP perguruan tingg. Ketiga, UB dan UM mengakui bahwa perubahan komposisi aktor dalam pembuatan kebijakan strategis sebagaimana diatur dalam UU BHP berpotensi berdampak pada kemampuan pengelolaan kedua universitas tersebut Terutama terkait pencapaian visi dan misi universitas sebagai BHPP. Hanya saja, kedua universitas telah menyiapkan strategi untuk merekayasa komposisi stakeholders dalam ORPK agar mampu mengakomodasi kepentingan akademis dan non-akademis sebagai ciri khas perguruan tinggi. Terakhir, studi ini merekomendasikan lima .strategi untuk mewujudkan governance perguruan tinggi yang mengakomodasi semua kepentingan, kebutuhan, dan permintaan seluruh stakeholders BHPP perguruan tinggi terkait. Strategi mulai dari pemberdayaan fungsi-fungsi ORPK hingga pengembangan jejaring antar aktor yang berpijak pada rnekanisme governance networks.

English Abstract

-

Item Type: Monograph (Project Report)
Identification Number: PEN/344.074/SOB/a/021100219
Uncontrolled Keywords: UNIVERSITIES AND COLLEGES - LAW AND LEGISLATION
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.07 Education > 344.074 Education by level of education
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Yusuf Dwi N.
Date Deposited: 20 Sep 2018 02:31
Last Modified: 20 Sep 2018 02:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/12158
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item