Febryan, FourryAde (2016) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Upaya menanggulangi masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan serta diatur dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang. Dalam Rencana Strategis Tahun 2014 tersebut sendiri telah mencanangkan beberapa kebijakan, dimana salah satu kebijakan tersebut adalah Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini mencoba memahami dan menggali bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Malang melalui wawancara kepada aparatur Dinas Sosial Kota Malang. Penelitian ini menggunakan analisis model Miles, M.B., & Huberman,A.M. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam aspek komunikasi sosialisasi kebijakan telah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial Kota Malang telah memiliki sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta anggaran yang cukup untuk mendukung kelancaran dilaksanakannya kebijakan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan disposisi dari Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan masih kurang. Disisi lain, terdapat faktor pendukung kebijakan, diantaranya terdapat landasan hukum yang jelas, komunikasi antar aktor yang jelas, serta adanya sumber dana yang mendukung. Namun pelaksanaan ini terhambat oleh keterbatasan personil / tenaga kerja kesejahteraan sosial, belum terdapat database bidang kesejahteraan sosial, serta lemahnya sosialisasi undang-undang kesejahteraan sosial kepada lembaga dan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/73/051602358 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 06 Apr 2016 10:54 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 22:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119085 |
Preview |
Text
Fourry_Ade_Febryan2.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |