Faalman, Faiz (2016) Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kementerian Luar Negeri Replubik Indonesia (Studi Pada Bagian Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Dan Badan Hukum Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi karena tuntutan masyarakat agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang dilakukan di Indonesia saat ini sejatinya masih memiliki banyak kekurangan dan merupakan suatu penyakit yang ada didalam tatanan birokrasi (patologi birokrasi). Pada tahun 2010 muncul sebuah konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Selanjutnya pada tahun 2015 muncul Permenpan-rb No.11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Mengacu pada kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI khususnya Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler telah merancang dan menyusun reformasi birokrasi ke dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Unit Pelaksana Teknis dibidang perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan sebuah program perubahan dan percepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Sumber data diperoleh melalui Informan, Peristiwa, dan Dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang ingin diperoleh dari proses percepatan pelayanan Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Kantor Direktorat Perlindungan WNI dan BHI adalah menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan prinsip pelayanan prima. Saran yang direkomendasikan antara lain: peningkatan sarana dan prasarana secara berkesinambungan, kemudahan prosedur harus selalu diperhatikan, peran serta masyarakat pengawasan terhadap efektifitas pelayanan harus terus dipantau secara berkala melalui Survey kepuasan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat melalui program Kampanye penyadaran publik terus dilaksanakan secara berkala.
English Abstract
The background of this research is because the public demands for the creation of good governance, through quality public services. Public services are performed in Indonesia at this time is actually still has many shortcomings and it is a disease that is inside of bureaucracy (bureaucratic pathology). In 2010, appeared a concept and policy Reforms established through Presidential Decree 81 of 2010 Concerning Grand Design Reforms 2010-2025. Subsequently in 2015 appeared Permenpan-rb 11 2015 About the Road Map for Reforms 2015-2019. Referring to the policy, in particular the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Protocol and Consular Affairs has designed and compiled bureaucratic reform into eight areas of change bureaucratic reform one of which improving the quality of public services. The Directorate for Protection of Indonesian Citizens and Legal Entities Indonesia Technical Implementation Unit in the field of protection of Indonesian Citizens and Legal Entities Indonesia office is expected to perform duties as a public servant who is supported by a program of change and acceleration. This study uses method of descriptive analysis method with qualitative approach through interactive analysis of Miles and Huberman. Sources of data obtained through informants, Events, and Documents. The results showed what to be obtained from the process of acceleration services Protection of Indonesian Citizens and Legal Entities Indonesia in the Office of Protection of Citizens and Legal Entities Directorate is creating a service to the community as well as possible with the principle of excellent service. The proposed recommendations include: the improvement of facilities and infrastructure on an ongoing basis, the ease of the procedure must always be considered, as well as the role of public scrutiny of the effectiveness of the service should continue to be regularly monitored through a community satisfaction survey, dissemination to the public through a public awareness campaign program continue to be implemented on a regular basis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/505/ 051608853 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Sep 2016 09:09 |
| Last Modified: | 27 Sep 2016 09:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118835 |
Actions (login required)
 |
View Item |