Tambunan, RuthAnggreany (2016) Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar jalanan besar Kota Surabaya dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Semakin banyaknya masalah yang muncul diakibatkan jumlah Pedagang Kaki Lima tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya membutuhkan solusi yang tepat. Seiring dengan adanya perbaikan ke yang lebih baik, Pemerintah Kota Surabaya bermaksud melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di jalanan besar Kota Surabaya dengan merelokasi pedagang kaki lima (Sentralisasi). Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda Kota Surabaya tentang Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pengawasan Pedagang Kaki Lima serta faktor mempengaruhi implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian sekaligus menjadi informan dari Penelitian ini adalah pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Dinas Polisi Pamong Praja, Pihak Kecamatan Kawasan Ketabang dan Pedagang Kaki Lima kawasan kecamatan ketabang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Pedagang Kaki Lima masih belum terlaksana dengan baik. Penataan Tempat Usaha serta pemberdayaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan, pihak pelaksana kebijakan hanya mampu melaksanakan sebatas pengawasan tanpa adanya perbaikan sehingga tidak memberikan pengaruh perubahan besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah kurangnya komunikasi antara para pelaksana dan para pedagang kaki lima, kurangnya keterbukaan sumberdaya anggaran,serta masih terdapat sumber daya informasi dan wewenang yang kurang memadai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/474/051607992 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Aug 2016 16:28 |
| Last Modified: | 19 Aug 2016 16:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118800 |
Actions (login required)
 |
View Item |