Fachriansyah, Dadan (2016) Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Kebutuhan akan kesehatan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, oleh karena itu setiap negara harus bisa memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut. Sudah selayaknya negara memberi jaminan akan kebutuhan kesehatan kepada penduduknya. Termasuk dalam penanggulangan penyakit berbahaya yang dimana negara dianggap perlu turun tangan untuk mengatasi permasalah penyakit tersebut. Salah satu penyakit yang dianggap berbahaya dan sering menyerang masyarakat di Indonesia adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Untuk mencegah permasalahan DBD semakin parah di masyarakat, maka Kementerian Kesehatan merencanakan program P2DBD (Program Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1992 dengan adanya SK Menkes Nomor 581 Tahun 1992 tentang pemberantasan penyakit DBD. Landasan dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan pada pasal 15. Implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang merupakan pelaksanaan untuk mengurangi jumlah penderita DBD melalui kegiatan PSN, fogging fokus, larvasida, dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang bekerjasama dengan puskesmas, kelurahan, dan masyarakat. Dari upaya-upaya tersebut, tentu saja ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama pemantauan, sejauhmana pemantauan tersebut dapat memastikan bahwa upaya-upaya dalam pencegahan penyakit DBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kedua sosialisasi, sejauhmana sosialisasi dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya upaya-upaya tersebut dilakukan. Ketiga koordinasi, bagaimana koordinasi dari berbagai pihak dalam mengefektifkan langkah upaya pencegahan penyakit DBD agar lebih maskimal. Keempat kepedulian, bagaimana partisipasi masyarakat mau dengan secara sadar untuk peduli melaksanakan upaya-upaya pencegahan penyakit DBD PSN-3M. Namun dalam kenyataannya implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu, informasi yang melewati lapisan yang berlapis-lapis, penangkapan komunikasi oleh target grup, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang viii Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinkes dan Puskesmas telah berjalan efektif. Sedangkan komunikasi antara Puskesmas dan masyarakat belum efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari staf atau sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas. Sumber daya manusia terdiri dari satu orang staf Puskesmas dan juru pemantau jentik. Wewenang terdiri dari SK Menkes Nomor 581 Tahun 1992 tentang pemberantasan penyakit DBD dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan. Fasilitas terdiri dari alat fogging dan abate. Struktur birokrasi terdiri dari tiga aktor yaitu Dinkes Kota Malang sebagai perancang kebijakan, Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai target grup.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/42/051602273 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 05 Apr 2016 14:37 |
| Last Modified: | 05 Apr 2016 14:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118740 |
Actions (login required)
 |
View Item |