Fitri, ElliaAida (2015) Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Badan Pelayanan Perizinan (BPP) sebagai lembaga teknis daerah yang berperan untuk memberikan pelayanan perizinan yang optimal kepada pelanggan dan investor yang akan menanamkan modal. Oleh karena itu dibutuhkan akuntabilitas agar dapat meningkatkan profesionalisme dan menghilangkan patologi birokrasi. Relevansi dalam mengukur akuntabilitas pelayanan pada BPP Kabupaten Jombang menggunakan perspektif Balanced Scorecard, karena Balanced Scorecard sudah berhasil diterapkan pada beberapa negara yang sudah maju seperti City of Charlotte, Australia, dll. Balanced Scorecard bertujuan menjadikan manajemen lebih efektif dengan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga bisa lebih fokus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jombang dan situs penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Jombang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BPP Kabupaten Jombang sudah menerapkan akuntabilitas pelayanan publik dari setiap perspektif Balanced Scorecard. Dibuktikan dengan indikator yang mewakili setiap perspektif dalam Balanced Scorecard. Pelaksanaan akuntabilitas dari perspektif pelanggan dilihat indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dilaksanakan, untuk pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat juga sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai target. Indikator dari perspektif keuangan sudah dilaksanakan, antara lain pertanggungjawaban berupa laporan setiap tahun anggaran yakni Laporan Kinerja Organisasi Publik (LAKIP), serta daya serap anggaran dan peningkatan pendapatan yang menurun pada 2014. Dari perspektif bisnis internal indikatornya ada pada pencapaian target kinerja pelayanan yang mana terdiri dari lima aspek yang sudah dilaksanakan tetapi hanya satu aspek dengan target tercapai. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dukungan personil yang sudah dilaksanakan. Penghambat pelaksanaan akuntabilitas adalah kurangnya koordinasi antara SKPD terkait dan tim teknis, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kuantitas jumlah pegawai. Saran untuk BPP Kabupaten Jombang adalah perlunya penyampaian kejelasan fungsi antara tim teknis dan SKPD, penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, serta penambahan personnel.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/885/051600560 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 12 Feb 2016 16:20 |
| Last Modified: | 12 Feb 2016 16:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117990 |
Actions (login required)
 |
View Item |