Hidayati, Husnul (2015) Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota (Studi Pada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU) K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah sebagai pelayan publik berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi hak yang seharusnya diperoleh. Dengan Pelayanan yang mudah, cepat, tidak terbelit-belit, dan efesien menjadikan pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Akan tetapi masyarakat masih belum banyak yang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketika ingin mendirikan bangunannya, serta masyarakat kurang memahami atas pentingnya memiliki IMB. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota di Kota Blitar. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah prosedur pelayanan perizinan IMB, ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, biaya yang diperlukan, sosialisasi, dan pengawasan serta faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap pelayanan IMB. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan perizinan IMB di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sudah tergolong cepat dan tidak berbelit-belit. Penyelesaian pelayanan selalu tepat pada waktunya artinya aparatur KP2T Kota Blitar melayani masyarakat secara optimal. Biaya pengurusan IMB setiap bangunan tidak sama tarif retribusi perhitungannya tergantung luas bangunan dan tingkat atau hanya satu lantai saja, yang menentukan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. Pada program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU) dan KP2T Kota Blitar dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat di kecamatan dan kelurahan serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pengawasan dan pengendalian IMB yang dilakukan oleh pegawai PU dan KP2T secara langsung dan tidak langsung agar bangunan yang belum dilengkapi surat izin, dan tidak sesuai dengan izin, serta lokasi pendirian bangunan yang menyalahi aturan dapat ditertibkan. Faktor yang mendukung yakni kesigapan pegawai dalam menyelesaikan pengurusan perizinan mampu mengatasi berbagai kegiatan perizinan dengan baik dan dapat bekerja dengan optimal. Adapun faktor penghambat yakni masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan membuat surat permohonan IMB. vii Rekomendasi : Perlu meningkatkan pelayanan perizinan yang sudah baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Perlu seringnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan terutama IMB sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya IMB dalam pendirian bangunannya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/876/051600551 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 12 Feb 2016 10:44 |
| Last Modified: | 12 Feb 2016 10:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117980 |
Actions (login required)
 |
View Item |