Capriati, Christia (2015) Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diharapkan menjadi penyangga utama untuk membiayai kegiatan daerahnya dan setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekenomian daerahnya termasuk meningkatkan perolehan PAD. Salah satu pemasukan PAD yang cukup besar adalah retribusi. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan ke sejahteraan masyarakat. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang memiliki banyak jenisnya dibandingkan dengan retribusi jasa usaha dan perizinan, selain itu semakin banyak pungutan retribusi maka semakin banyak pula penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dengan tahap wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerimaan PAD, menganalisis penerimaan retribusi jasa umum, menghitung dan menyusun tabel analisis tingkat efektivitas penerimaan jenis retribusi jasa umum, menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi retribusi jasa umum, serta mencari kendala dan upaya penerimaan retribusi jasa umum dalam meningkatkan PAD Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Efektivitas penerimaan tiap jenis pajak daerah selama tiga tahun selalu mencapai kategori sangat efektif. (2) Kontribusi yang diberikan setiap jenis retribusi jasa umum bervariasi. Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pelayanan kesehatan merupakan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar 7,06% terhadap PAD Saran yang direkomendasikan, Pemerintah Kabupaten Malang perlu menggali potensi penerimaan retribusi sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal tersebut mengingat adanya retribusi biaya cetak peta dan retribusi pelayanan tera yang tidak dipungut karena tidak memiliki potensi dan tidak tersedianya prasarana; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai salah satu dinas yang berwenang untuk menetapkan target penerimaan retribusi daerah untuk melaksanakan evaluasi dalam penetapan target penerimaan.
English Abstract
A local government may establish and collect various local taxes and retributions based on the potentialities. Local Genuine Income (PAD) is expected to be a main support to finance local activities. Every local government works hard to improve the local economic, including the improvement of PAD. One relatively great inflow to PAD is coming from retributions. Local retributions are the source of finance for the implementation of local government and local development through which the welfare of peoples will be improved and evenly distributed throughout population. The kind of public service retributions is more variable than that of service business and permit retributions. Higher collection of retributions will increase the revenue accepted by the government. Method of research is descriptive study. Data collection techniques include interview and documentation. The techniques are applied by analyzing the revenue from PAD, analyzing the public service retributions, counting and preparing the analysis table of effectiveness rate of revenue accepted from public service retributions, counting and arranging the analysis table of the contribution from public service retributions, understanding the barriers, and acknowledging the role of public service retributions to improve PAD in Malang District. It is concluded that (1) the effectiveness of revenue from local tax for three years is always in the very effective category; and (2) the contribution given by public service retributions is variable. In average, the contribution provided by public service retributions is the largest, which counted to 7.06 % from PAD. It may be suggested that the Government of Malang City shall exploit the potentials of retribution-based revenue by enforcing Local Regulation No. 10 of 2010 about Public Service Retributions. The retributions related to the map printing cost and additional service are not collected because it does not have potentialities for revenue and the infrastructure for such printing is lacking. The Official of Financial and Asset Management (DPPKA) is an official authorized to determine the target of local retributions and/also to evaluate the determination of this target.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/59/ 0051501824 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Mar 2015 10:37 |
| Last Modified: | 15 Feb 2022 01:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117659 |
Preview |
Text
CHRISTIA CAPRIATI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |