Ningrum, AjengKartika (2015) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyediaan Serta Pelayanan Informasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Studi Pada Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang: Standar Pelayanan Informasi Publik. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan bagimana implementasi, hasil dan dampak Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan dan penyediaan Informasi di BKKBN Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi oleh 3 fokus penelitian, yaitu 1) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi terhadap Kewajiban Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2) Penyediaan data atau informasi Kependudukan dan Keluarag Berencana bagi Publik, 3) Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014) melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Implentasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur pada dasarnya sudah berjalan cukup baik, karena berbagai dukungan, baik dari sisi penetapan regulasi, penyediaan infra struktur maupun sumber daya manusia sudah cukup memadai, meskipun juga dijumpai kendala - kendala dalam pelaksanaannya. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah Perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) secara berjenjang dan rutin untuk Peningkatan Kompetensi petugas. Dibutuhkan dukungan dan komitmen dari semua stake holders BKKBN Jawa Timur, utamanya menyangkut anggaran. Menyangkut pengelolaan terhadap website, harus dilakukan pengembangan dan inovasi secara berkelanjutan dalam semua aspek.
English Abstract
Public information openness is a structure to optimize public monitoring against the work of the nation and other public institutions. Any matters with certain cause to public interest must require the management of public information. One source or provider of public information is public sector or public institution. Information openness and transparency at public sector or public institution have been arranged in Indonesia Republic Law No.14/2008 about Public Information Openness (PIO Act). The guide to implement PIO Act is stated in The Regulation of Indonesia Republic No.61/2010 about the Implementation of Law No.14/2008 about Public Information Openness and also elaborated at The Decree of Information Commission No.1/2010 about Public Information Service Standard. Research aims to describe, to analyze, and to interpret how is the implementation, result, and impact of Public Information Openness Policy for the service and provision of information in BKKBN of East Java Province. Type of research is descriptive with qualitative approach. Research is focusing upon three matters: (1) the implementation of information openness policy as the duty of BKKBN representatives in East Java Province, (2) the provision of data or information about demographic and family planning to the public, and (3) the factors supporting and constraining the implementation of public information openness policy. Data are collected through interview, observation and documentation. Data analysis is using method of Milles and Huberman (2014) which involves data condensation, data display and conclusion remark. Result of research indicates that the implementation of public information openness policy at BKKBN Representatives of East Java Province is already good because some of its components are supported such as the determination of the expected regulation and the provision for reliable infrastructure and human resource despite some constraints against the implementation. It is recommended based on the result of research that Education and Training are given periodically in stratification manner to improve the competence of officers. The support and commitment of all stakeholders of BKKBN in East Java are still needed during budget execution. Website management still needs sustainable development and innovation in all aspects.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/1050/051611890 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Nov 2016 11:37 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 06:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117113 |
Preview |
Text
AJENG_FIX_GABUNGAN.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |