Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).

Shofiyanah, DinaAyu (2015) Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan diniyah ditunjukan melalui kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Kebijakan BPPDGS merupakan sharing dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terealisasikan mulai tahun 2010 hingga saat ini. Kebijakan BPPDGS ini dibuat untuk mencegah putus sekolah di jenjang Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (SD dan SMP) serta peningkatan kesejahteraan Guru Swasta Non PNS di Lembaga Sekolah Swasta dan Madrasah Diniyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik, khususnya Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles Huberman dan Saldana yang didalamnya memuat pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan DISPENDIK Kabupaten Gresik cukup memahami kebijakan BPPDGS, namun dalam intensitas disposisi implementor dari kejujuran sikap, terkesan kurang terbuka dengan informasi yang ada, sedangkan untuk respon implementor sudah cukup baik dan sangat pro dengan kebijakan BPPDGS. Pada KEMENAG Kabupaten Gresik kurang dalam hal kognisi implementor, sedangkan cukup baik dalam intensitas disposisi. Untuk Respon Implementor juga sudah cukup baik. Pada Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kurang dalam aspek kognisi BPPDGS. Intensitas disposisi juga ada yang baik dan ada yang kurang, serta untuk respon implementor juga ada yang menerima (acceptance) dan ada yang acuh tak acuh (neutrality). Saran untuk implementasi kebijakan BPPDGS adalah DISPENDIK perlu menentukan tolok ukur keberhasilan BPPDGS di Kabupaten Gresik serta lebih jujur/transparan dengan informasi yang ada, peningkatan kognisi pada KEMENAG, Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah dan pihak penerima BPPDGS dengan cara aktif berkoordinasi melalui rapat koordinasi, mempelajari buku DOMNIS dan membuat forum komunikasi baik secara langsung ataupun melewati media sosial, serta Tim dari Sekolah/Madrasah lebih berkomitmen dengan tidak melakukan pemotongan dana pada pihak penerima.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2015/1027/051605289
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 18 Jul 2016 08:43
Last Modified: 23 Oct 2021 00:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117088
[thumbnail of Implementasi_BPPDGS.pdf]
Preview
Text
Implementasi_BPPDGS.pdf

Download (5MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item