Aeni, Zahrahrl (2014) Deliberative Policy As The Alternative Reccommendation To Formulate Memorandum Of Understanding In Brawijaya University Educational Hospital. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Wacana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkembang menjadi isu utama yang melanda dunia sejak lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dihadirkan sebagai upaya nyata dalam usaha pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang. Di dalamnya diuraikan lima prinsip dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan, di antaranya yakni, pertama bahwa dalam upaya pemenuhan unsur pembangunan berkelanjutan, kaberadaan masyarakat menjadi perhatian utama. Masyarakat harus hidup sehat, produktif dan hidup selaras dengan alam. Prinsip yang kedua yakni keberadaan pemerintah yang memiliki hak dalam mengelola sumber daya alam. Prinsip ketiga, dibutuhkannya partisipasi dari semua pihak dalam merespon kondisi perubahan lingkungan hidup. Prinsip yang keempat yakni analisis mengenai lingkungan hidup harus dijadikan instrumen nasional dalam pengajuan izin melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berdampak luas bagi masyarakat. Prinsip ke lima yakni pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan melalui pengetahuan tradsional mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode penilitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa AMDAL Rumah Sakit Unversitas Brawijaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini mencoba menyuguhkan eksistensi keberadaan AMDAL sebagai kajian terhadap aspek lingkungan maupun aspek sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa salah satu syarat dalam menerbitkan izin lingkungan hidup yakni harus tercapainya izin dari masyrarakat terkena dampak. Terhentinya atau terminalnya kebijakan pembangunan rumah sakit karena terhalang izin dari pihak masyarakat sekitar, pada dasrnya membutuhkan sebuah rekomendasi alternatif dalam upaya keberlanjutan kebijakan pembangunan melalui upaya pembentukan kesepakatan (MoU) kembali. Oleh karenanya kebijakan deliberatif dihadirkan sebagai rekomendasi alternatif dalam upaya pemenuhan aspek sosial masyarakat terutama dalam mencapai kesepakatan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat terkena dampak.
English Abstract
Discourse management and environmental protection developed into a major issue that plagued the world since the birth of the concept of sustainable development. This concept is presented as a real effort in an attempt to meet the needs of present generations without ignoring the need for fulfillment of future generations. It describes the five principles in order to create sustainable development, of which the first element of that in an effort to meet sustainable development, where the public is a major concern. Communities have to live a healthy, productive and live in harmony with nature. The second principle that where the government has the right to manage natural resources. The third principle, it needs the participation of all parties in response to changes in environmental conditions. The fourth principle is that an analysis of the environment should be a national instrument in the permit application activities and/or businesses that have broad impact for the community. The fifth principle of the importance of the role of local communities in environmental management through knowledge of their traditionally. This research uses case studies with qualitative research methods. Source of data used are primary data obtained from interviews and observation, while the secondary data used in this study of EIA document (Environmental Impact Assessment) Brawijaya University Educational Hospital. The method of analysis used in this study is the analysis of data Miles and Huberman. This study tries to present the existence of the existence of EIA as a critical study of the environmental and social aspects. As stated in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, that one of the requirements in issuing the environmental permit must achieve consent or agreement of affected communities. Cessation or the terminal in hospital development policies hindered the permission of the local community, essentially requiring an alternative reccommendation in development policy sustainability efforts, to rearrange formulation Memorandum of Understanding. Therefore deliberative policy recommendations are presented as alternatives in an effort to meet the social aspects of society in reaching the agreement of all parties concerned, especially the affected communities.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/93/051402337 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Apr 2014 13:57 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 23:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117052 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |