Fitriana, ElvieDyah (2014) Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang yang sejalan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Magetan kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air serta alih fungsi lahan yang masih sering dijumpai. Sehingga sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai implementor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berusaha mendeskripsikan, menganalisis produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial, implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukan bahwa:1. Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik 2. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Dalam penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan pemerintah daerah tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1. Diharapkan adanya sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Magetan. 2. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan menghukum secara tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan 3. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu gencar melaksanakan sosialisasi mengenai Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan.
English Abstract
Local governments have the authority in the planning, utilization, and control of spatial accordance with The Law no. 32 in 2004 on Regional Government. In Magetan spatial policies listed in Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan’s Spatial Planning. However, in the implementation of complex problems such as conflicts occur land, water shortages and land conversion are often encountered . So it is very necessary to get attention from the local government that Magetan Development Planning Agency, The Environment Agency and The Department of Public Works as the implementor. This research uses descriptive qualitative research approach. In descriptive qualitative research approach, researchers tried to describe, analyzing product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan’s Spatial Planning based on spatial decentralization, implementation of spatial policy Magetan to realize Sustainable Urban Development and the factors enabling and inhibiting in the implementation of spatial policy in Magetan. As the results is showed that: 1. Product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Spatial Planning Magetan is good 2. Implementation of spatial policy Magetan is well enough but there are still some discrepancies that occur in the implementation that are not in line with Magetan’s Spatial regulation. In the application of the Sustainable Urban Development concept is appropriate but the environmental issues become crucial issues encountered in the implementation of spatial policy in realizing about Sustainable Urban Development 3. The factors enabling in the implementation of spatial policy in Magetan are local government policy on Magetan’s spatial planning, socialization, liveliness implementor. While the factors inhibiting in the implementation of spatial policy Magetan district are public awareness and land conversion. Recommendations from this research are: 1. It is expected that the presence of a good synergy between the implementor in the implementation of spatial policy Magetan district 2. It is expected that Magetan’s local governments firmly to punish offenders who do not comply with the Regulation on Local Regulation number 15 in 2012 on Spatial Planning Magetan 3. Magetan’s local governments hoped always intensively implement socialization of Local Regulations Number. 15 in 2012 on Magetan’s Spatial Planning.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/90/051402299 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 Apr 2014 09:17 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 23:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117049 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ELVIE_DYAH_F._(090310210).pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |