Sari, Selvana Mia Andan (2014) Implementasi Kebijakan Social Forestry Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Fenomena deforestasi hutan oleh aktivitas masyarakat desa hutan yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral memperlihatkan bahwa ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan sangat besar. Dengan adanya keberadaan masyarakat yang nyaris tidak dapat lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik tersebut mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Disatu sisi aktivitas deforestasi hutan sebagai sumber mata pencaharian hidup terutama masyarakat yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Namun juga menjadi ancaman bagi ekosistem dan fungsi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan kebijakan social forestry dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dengan situs penelitian pada Perum Perhutani KPH Parengan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan anara lain penulis sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan social forestry yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan yaitu melalui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani KPH Parengan, dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Namun fenomena di lapangan, PHBM tersebut belum berjalan secara maksimal dikarenakan keadaan sosial masyarakat desa yang masih rendah pemahaman atas pengelolaan fungsi hutan, dan susah untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang terkait agar menjadi satu tujuan yaitu menjaga kelestarian hutan. Komitmen Perum Perhutani KPH Parengan sudah cukup tinggi dalam melaksanakan PHBM ini. Namun partisipasi dari MDH yang masih kurang. Sehingga untuk tercapainya PHBM ini diperlukan komitmen yang kuat pada masingmasing pihak yang terkait. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat desa hutan setempat untuk turut aktif berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan social forestry tersebut, sehingga kebijakan yang dirumuskan bukan hanya meneruskan kebijakan dari pemerintah saja. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan proses kerjasama antar tiap stakeholder untuk menyukseskan kebijakan tersebut.
English Abstract
Deforestation activities by forest rural communities must be closely related to multi-dimension crises including economic, education, culture and morality. High dependence of rural communities on forest for their life is undeniable. The communities are lacking of knowledge to distinguish between good and bad behavior, and thus, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. Deforestation activities, in one side, are life subsistence for the communities who live around the forest. In other hand, it threats the ecosystem and function of the forest. The objective of research is to understand the implementation of social forestry policy for the empowerment of forest rural communities and the factors supporting and constraining the policy. Research type is descriptive with qualitative approach. The location of research is Singgahan Subdistrict, Tuban District, while the site of research is Perum Perhutani KPH Parengan. Data collection techniques are interview, observation and documentation. Research instruments include the author, interview guide, recording device and correspondence tools. Result of research indicates that the implementation of social forestry policy by Perum Perhutani KPH Parengan for the empowerment of forest rural communities is manifested into Forest Management with Community (PHBM = Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Indeed, PHBM is implemented by local government, Perum Perhutani KPH Parengan, and forest rural communities (MDH = Masyarakat Desa Hutan). However, the fact has shown that PHBM is not maximal because of unfavorable social conditions including the low understanding of rural communities about the management of forest function and the difficulty to unify various thoughts toward a goal, which is to keep the forest preservation. Perum Perhutani KPH Parengan is highly committed to implement PHBM. The participation of MDH is still low however. Successful realization of PHBM may need strong commitment from any related parties. Therefore, it is expected that forest rural communities shall have active participation in the formulation or implementation of forestry social policy such that the policy is formulated not merely as the length of arm of governmental policy. A meaningful policy to be made may be Forest Management with Community (PHBM) which involves cooperation between each stakeholder to ensure the success of this policy.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/561/051407309 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, PHBM; Policy, Empowerment of Forest Rural Communities, PHBM |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.5 Public administration of agriculture > 354.55 Forestry |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 04 Nov 2014 10:30 |
| Last Modified: | 19 Nov 2021 14:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116680 |
Preview |
Text
SKRIPSI_SELVANA_MIA_AS.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |