Dafega, Bogi Aulia (2014) Implementasi Kebijakan Sanitasi Dalam Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia memulai pembangunan dengan ikut bekerja sama dengan MDGs untuk pembangunan indonesia yang lebih baik. Pemerintahan indonesia adalah salah satu bentuk suatu pembangunannya adalah di bidang sanitasi yang dimana dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 terkait program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kabupaten Kudus telah melanjutkan peraturan pemerintah dengan mengeluarkan surat keputusan bupati, terkait dengan pembangunan sanitasi, dan pembentukan kelompok kerja. Disadari betul bahwa pembangunan sanitasi pada kabupaten merupakan sangat penting karena di daerah tersebut terdapat sangat banyak industri yang menimbulkan efek negatif seperti limbah. Dengan adanya kebijakan sanitasi, diharapkan dapat menimbulkan efek positif, dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Implementasi kebijakan sanitasi dalam pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan; (2) Kendala-kendala Implementasi kebijakan sanitasi dalam pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan para informan antara lain, BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Sanitasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus, secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik dan masih perlu perbaikan. Hal ini bisa dilihat dari implementasi program dinas-dinas terkait, dilaksanakan dengan maksimal, dengan inovasi untuk memaksimalkan kebijakan sanitasi, agar masyarakat sadar dengan kebijakan sanitasi bahwa harga yang dibayar demi kesehatan lingkungan sangat penting. Sejauh ini, masyarakat Kabupaten Kudus sebagian s merasakan dampak positif dari adanya kebijakan ini karena dalam program tersebut, banyak membantu segi ekonomi masyarakat dan tentunya kesehatan bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya selama ini ada beberapa faktor yang menjadikan kebijakan ini mengalami kendala yang dapat menghambat kebijakan ini. Salah satu dari faktor tersebut adalah kurangnya sumberdaya manusia yang kurang tanggap dan kurang berkompeten, serta faktor anggaran juga masih mengalami kendala yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi. Masyarakat juga bisa disebut sebagai kendala, karena sebagian masyarakat tidak merespon dengan baik dengan sosialisasi yang diberikan dari dinas yang terkait bahwa sebenarnya masyarakat lah tujuan utama agar daerah tersebut dapat dikatakan sangat baik apabila masyarakat dapat membantu ikut membangunan sanitasi di daerahnya sendiri. Dikarenakan masyarakat enggan untuk mengikuti sosialisasi karena minimnya kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu perlu dilakukannya penambahan sumber daya manusia untuk memaksimalkan program-program Sanitasi Kabupaten Kudus. Kemudian juga terkait anggaran yang sangat minim harus bekerjasama dengan pihak swasta agar anggaran kebijakan sanitasi dapat bertambah. Kemudian dari pihak masyarakatnya harus ada kemauan yang kuat agar ikut berpatisipasi dalam mengikuti program sanitasi ini, misalnya ada upaya dari Pemerintahan Desa untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengingat pentingnya program ini bagi mereka. Selain itu juga perlu adanya pengawasan yang ketat dari dinas terkait sosialisasi untuk terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat daerah yang di daerahnya memerlukan perbaikan sanitasi.
English Abstract
Indonesia to start construction of by participating in cooperation with the MDGs to construction of a better Indonesia. Indonesian government is one of the development is in the field of sanitation which issued the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 32 of 2012 on Settlement Sanitation Development Acceleration program (PPSP). Kudus District has continued government regulations by issuing a decree regent, related to the construction of sanitation, and the creation of work groups. Right conscioused that development of sanitation in the district is very important because in the area there are so many industries that cause negative effects such as waste. With the sanitation policy, expected to lead to positive effects, and also help people to get healthy and prosperous life. Research conducted by the authors is a descriptive study with a qualitative approach. there are formulation of the problem under study is (1) Implementation of sanitation policy in a sustainable urban infrastructure development; (2) Implementation of policy constraints sanitation in a sustainable urban infrastructure development. Sources of data obtained through interviews, documentation and observation by informants such as, BAPPEDA, Department of Human Settlements and Spatial Planning, Department of Health, Development Control at Kudus District. Based on the results of research conducted on the spot, indicating that in the implementation of sanitation policy carried out by kudus District, overall has been running quite well and still needs improvement. It can be seen from the implementation of programs related offices, carried out with the maximum, with innovations to maximize sanitation policy, so that people realize the sanitation policy that the price paid for the health of the environment is very important. So far, most of the people of the Holy District's felt the positive effects of this policy because in the program, a lot of help in terms of the economic health of the community and of course for the community. However, in practice there has been some factors that make this policy can run into obstacles that hinder this policy.One of those factors is the lack of human resources is less responsive and less competent, as well as the budget factor also still experiencing problems that influence the implementation of sanitation policies. Peoples can also be called a constraint, because most people do not respond well to a given socialization of related services that the community is the main goal was to bring the area can be said to be very good if the community can help participate in their regions develop their own sanitation. Because people are reluctant to participate because of lack of socialization capabilities of society. Based on the above authors provide some recommendations that need to do additional human resources to maximize Sanitation programs Kudus District. Then also related to a very minimal budget must cooperate with the private sector so that the budget can be increased sanitation policy. Then from the society there must be a strong willingness to participate in the following part of this sanitation program, for example, there are the efforts of the village government to provide awareness to the people to remember the importance of this program for them. Inaddition, the need for strict control of the socialization related department to continue to provide training and assistance to local communities in the area that requires improvement of sanitation.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/543/051407159 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Sanitasi, Kelompok Kerja (Pokja), Pembangunan Infrastruktur; Sanitation Policy, Working Group (WG), Infrastructure Development |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.9 Public administration of safety, sanitation, waste control > 353.93 Sanitation and waste control |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 31 Oct 2014 10:02 |
| Last Modified: | 19 Nov 2021 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116661 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FINALE_new.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |