Felantias, Fely Ulya (2014) Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari Good Environmental Governance (Studi Pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Malang Raya merupakan wilayah yang memiliki cakupan hutan yang cukup luas. Akan tetapi dengan adanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sehingga menyebabkan beberapa ribu hektar hutan mengalami kerusakan dan lahan kritis. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka pengelolaan hutan dengan tepat bijak sangat diperlukan. Maka untuk mewujudkan hutan lestari diperlukan pengelolaan hutan dengan prinsip good environmental governance yang juga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi dengan dua fokus peneltian, yaitu (1) pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang (2) penerapan tiga prinsip good environmental governance yang meliputi transaparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Lokasi penelitian ini berada di Malang Raya dengan situs penelitian di perum perhutani KPH Malang dan LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berpatokan pada PP Nomor 72 Tahun 2010 dimana Perum Perhutani KPH Malang sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengelola hutan Negara yang ada di Malang. Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara terorganisasi yang berjenjang mulai dari Adiministratur, Waka Korkam, Asper, Mantri, Mandor, Kaur Keamanan, dan LMDH. Transparansi di Perum Perhutani KPH Malang berbentuk vertikal dan bersifat wajib serta rutin, karena Perum Perhutani KPH Malang merupakan Perum yang bekerja dibawah naungan Perhutani Unit Surabaya. Sedangkan transparansi kepada masyarakat masih kurang karena masih ada masyarakat umum yang kurang tahu mengenai peraturan perlindungan hutan. Untuk prinsip akuntabilitas diterapkan dengan cara penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011 serta bisa dilihat dari laporan hasil pantauan di lapangan. Dilihat dari hasil laporan tahun 2013 di BKPH Sumberanjing masih banyak mengalami pencurian kayu yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Sedangkan prinsip partisipatif di Perum perhutani KPH Malang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2013. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan terlihat dengan adanya keterlibatan anggota LMDH dalam pembuatan draft Perjanjian Kerjasama dan juga bisa dilihat dari aktifnya anggota LMDH mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hutan. Untuk mengatasi permasalahan transparansi perlindungan hutan Perum Perhutani KPH Malang bisa lebih giat lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan bisa bekerja sama dengan pemda setempat. Sedangkan untuk mengurangi angka pencurian kayu, Perum Perhutani KPH Malang melalui PHBM bisa lebih banyak lagi menggali potensi-potensi yang ada di sekitar hutan agar bisa mensejahterakan masyarakat hutan. Sehingga angka pencurian kayu menurun dan kelestarian hutan tetap terjaga.
English Abstract
Malang is a region which has considerable forest coverage. However, the presence of people who do not act responsibly and low public awareness of the importance of preserving forests, causing several thousand hectares of forest were damaged and degraded lands. With all these problems, it is necessery to have a good management to manage the forest. In order to create a healthy forest, the sustainable forest management with the principles of good environmental governance is definitely needed, which is also required cooperation between the government and society. This study is a qualitative descriptive study which are limited by two research focuses, namely (1) the implementation of forest protection in Perum Perhutani KPH Malang (2) the application of the three principles of good environmental governance which include transparency, accountability, and participation. This research located in Malang with research sites in Perum Perhutani KPH Malang and LMDH Wana Tani Harapan Mulya . Analysis of the data in this study is used an interactive model of data analysis by Miles and Huberman, which the analysis is through three different stages, namely, data reduction, data display and conclusion. For the implementation of forest protection in Perum Perhutani KPH Malang is based on the Government Regulation No. 72 Year 2010 which Perum Perhutani KPH Malang as a representative of the government to manage the state forests. Implementation of forest protection are carried out in an organized hierarchy starting from Adiministratur, Waka Korkam, Asper, Mantri, Foreman, Kaur Security, and LMDH. Transparency in Perum Perhutani KPH Malang is vertical, mandatory and routine, it happen because Perum Perhutani KPH Malang is working under the auspices of the Perum Perhutani Unit Surabaya. While, the transparency to the community is still lacking because there are still people who do not know the general rules regarding to the protection of forests. The principle of accountability is applied by the determination of duties, powers, and responsibilities which based on Decree No. 77/KPTS/DIR/2011 and also can be seen from the results of field observations. Judging from the results reported in 2013, there is still in many timber theft in BKPH Sumberanjing which motivated by low economic conditions. While the principle of participation in Perum Perhutani KPH Malang based on Law No. 41 of 1999 and Law No. 18 Year 2013, Public participation in the implementation of forest protection seen with the involvement of members in the drafting the LMDH Cooperation Treaty and can also be seen from the active members of the LMDH who attending the socialization of forest protection. To overcome the problem of transparency of forest protection Perum Perhutani KPH Malang could be even harder to helding a socialization to the public and to be working with the local government. Meanwhile, to reduce the number of timber theft, Perum Perhutani KPH Malang through CBFM can be even more exploring the potential that exists around the forest in order to realize a prosperity for the communities. So the thievery rate will declined and forest sustainability is maintained.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/509/051406946 |
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hutan, good environmental governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi; forest protection, good environmental governance, transparency, accountability, participation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.5 Public administration of agriculture > 354.55 Forestry |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 09 Oct 2014 09:56 |
| Last Modified: | 22 Dec 2021 16:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116624 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FELY ULYA FELANTIAS.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |