Arlina, Rizka (2014) Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Upaya Pembangunan Daerah Perkotaan (Studi Pada Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Namun, dalam implementasinya terjadi ketidaksesuaian yaitu perkembangan Kecamatan Kedungkandang yang relativ lambat. Penelitian ini merupakan studi yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Kedungakandang. Selain itu, juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rencana tata ruang wilayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan ruang serta keberadaan sarana dan prasarana perkotaan telah berkembang sesuai dengan RTRW. Namun, pembangunan infrastruktur sistem penunjang transportasi masih belum terealisasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Sehingga pembangunan kawasan lindung dan khususnya kawasan budidaya belum bisa terbangun secara maksimal. Faktor pendukung dari implementasi RTRW di Kecamatan Kedungkandang adalah adanya peraturan daerah tentang RTRW itu sendiri, ketersediaan lahan belum terbangun yang cukup luas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Walaupun begitu juga terdapat hal yang menghambat dalam implementasi RTRW, seperti kondisi topografi wilayah di Kecamatan Kedungkandang, keterbatasan sumber daya baik sumber daya modal maupun sumber daya aparatur, dan pola pikir masyarakat di bagian wilayah tertentu yang belum bisa menerima adanya perubahan dan pembangunan. Saran yang dapat dapat diberikan peneliti antara lain : 1. Diharapkan suatu kebijakan percepatan pembangunan Kecamatan Kedungkandang untuk memenuhi keterbatasan lahan permukiman masyarakat di pusat perkotaan. 2. Diharapkan dukungan berupa sumber daya modal (pembiayaan) dan sumber daya aparatur yang memadai. 3. Perlunya proses pengawasan implementasi rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Kedungkandang agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan pemberdayaan, partisipasi dan aspirasi seluruh masyarakat
English Abstract
Malang local Government has an authority in the planning, utilization of space, and control of the utilization of space. Therefore, the local government issued a policy of Malang Spatial Region Planning. However, there is a discrepancy in the implementation that development of Kedungkandang District is relativ slow. This research is a study that describe and analyze on the implementation of the spatial regional plans in the Kedungkandang District. In addition, the factors that affect the implementation of spatial regional plans. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. Based on the results of the study show that the utilization of space in the Kedungkandang District based on Spatial Structure and Utilization Patterns of space as well as the existence of urban infrastructure has been developed in accordance with the spatial regional plans. However, the infrastructure development of the transportation support systems are still not realized according to a predetermined time. So the development of “protected areas” (green areas) and especially, “cultivated area” can not be maximum developed. Supporting factors for the implementation of spatial regional planning in the Kedungkandang District is the existence of local regulations on spatial regional planning it self, the availability of undeveloped land that is quite extensive, and public participation in the planning process. However there are also things that hinder the implementation of spatial regional planning, such as topography of Kedungkandang District, the limited resources of both capital resources and personnel resources, and the mindsets of the people in certain parts of the region that can not accept the change and the development. Advice can be given by the researcher is : 1. Expected that there is a policy of “accelerated development of the Kedungkandang District” to fulfil the limited land residential communities in urban centers. 2. Expected resource support such as capital (financing) and adequate personnel resources. 3. Necessity monitoring processof the implementation of spatial plans in the District Kedungkandang that the policy should be implemented in accordance with a predetermined plan. 4. Government is expected to maximize empowerment, participation and aspirations of the whole society.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/483/051406840 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 03 Oct 2014 08:41 |
| Last Modified: | 17 Nov 2021 05:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116597 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |