Kusuma, AnggaRiskhiRumantiya (2014) Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Masalah Utama Yang Menjadi Pokok Bahasan Dalam Skripsi Ini Adalah Masalah Transparansi Pelayanan Publik Yang Seharusnya Dipenuhi Aparatur Pemerintah Terkait Dengan Keputusan Menpan No. Kep/26/M.Pan/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal Ini Dilatarbelakangi Bahwa Pelayanan Publik Merupakan Suatu Kewajiban Yang Perlu Diutamakan. Birokrat Sebagai Pelaksana Penyelenggara Negara Serta Pelayan Masyarakat Harus Dapat Memenuhi Keinginan Dan Kebutuhan Masyarakat Agar Ketertiban Dan Keadilan Di Dalam Masyarakat Dapat Tercapai. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Bermaksud Untuk Mengungkapkan Masalah Atau Peristiwa Sebagaimana Adanya Melalui Deskripsi Mengenai Situasi Atau Kejadian-Kejadian. Untuk Memperoleh Data Dan Informasi Dilakukan Dengan Jalan Wawancara Menggunakan Pedoman Wawancara Dan Catatan Lapangan. Dari Data Yang Diperoleh Kemudian Dianalisis Untuk Memperoleh Data Yang Benar-Benar Relevan Dengan Tujuan Penelitian. Fokus Penelitiannya Adalah Transparansi Pelayanan Permintaan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Serta Hal-Hal Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Pada Transparansi Pelayanan Permintaan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dalam Bidang Manajemen Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Telah Menyiapkan Petugas-Petugas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Yang Memiliki Kompetensi Di Bidangnya Masing-Masing, Baik Berdasarkan Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan, Sikap, Dan Perilaku Yang Dibutuhkan Sudah Memadai. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Di Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Sudah Dapat Dikatakan Baik Dan Harmonis. Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Telah Menerapkan Manajemen Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Yang Sudah Memenuhi Unsur-Unsur Transparansi Pelayanan Publik. Berkaitan Dengan Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak- 1), Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Sudah Menyiapkan Sarana Dan Prasarana Penunjang, Seperti Mesin Pencetak Nomor Antrian, Loket Dan Ruang Pelayanan, Serta Loket Legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1). Berkaitan Dengan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Memerlukan Upaya-Upaya Perbaikan Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan. Biaya Pelayanan Pembuatan Kartu Ak-1 Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Adalah Gratis. Jika Ada Masyarakat Yang Memberikan Imbalan Adalah Karena Alasan Pemberian Yang Ikhlas Dan Biasanya Bersifat Informal, Seperti Sebagai Uang Rokok Dan Sebagainya. Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Sudah Memperhatikan Masalah Transparansi Layanan, Khususnya Dalam Hal Waktu Penyelesaian Layanan. Petugas Yang Berwenang Dan Bertanggung Jawab Memberikan Pelayanan Pembuatan Kartu Ak-1 Dan Atau Menyelesaikan Keluhan/Persoalan/Sangketa Telah Diwajibkan Memakai Tanda Pengenal Dan Papan Nama Di Meja/Tempat Kerja Petugas. Terkait Dengan Lokasi Pelayanan Permintaan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1), Masyarakat Kabupaten Madiun Yang Akan Membuat Kartu Ak-1 Masih Mengeluhkan Jarak Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Dengan Lokasi Tempat Tinggal Masyarakat. Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Yang Dibuat Petugas Hasilnya Sudah Sesuai Informasi Yang Disampaikan Masyarakat Pembuat Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1). Jika Ada Kesalahan Dalam Penulisan Nama,Biasanya Disebabkan Karena Masyarakat Pembuat Kartu Ak-1 Salah Menuliskan Nama Pada Formulir Yang Disediakan. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Telah Ditentukan Berdasarkan Standar Pelayanan. Transparansi Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Juga Didukung Dengan Adanya Papan Pengumuman Tentang Prosedur Pelayanan. Hasil Yang Didapat Selama Penelitian, Menunjukkan Bahwa Indikatorindikator Pada Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Khususnya Pada Aspek-Aspek Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Sudah Terpenuhi. Faktor Internal Yang Mendukung Transparansi Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) AdalahSarana Dan Prasarana Serta Kecakapan Personalia. Sedangkan Faktor Yang Menghambat Adalah Keterbatasan Personil, Kelayakan Ruangan, Dan Ketersediaan Beberapa Sarana Dan Prasarana Lain, Seperti Papan Penunjuk Arah, Mesin Fotocopy, Dan Website Resmi Dinas Belum Dikelola Dengan Optimal. Faktor Eksternal Yang Mendukung Transparansi Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Adalah Penyediaan Dana Oleh Pemerintah Daerah Melalui Apbd Kabupaten Madiun Serta Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Pemenuhan Transparansi Layanan Publik. Sedangkan Faktor Eksternal Yang Menghambat Transparansi Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Adalah Lokasi Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Yang Jaraknya Jauh Dari Tempat Tinggal Masyarakat Serta Kurangnya Koordinasi Dengan Instansi Lain Terkait Dengan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1).
English Abstract
The Main Problem That Became The Subject Of This Thesis Is The Issue Of Transparency Of Public Service That Should Be Met Government Officials Associated With Decision No. Menpan. Kep/26/M.Pan/2/2004 On Technical Guidelines For Implementation Of Transparency And Accountability In Public Service. It Is Against The Backdrop That Public Service Is An Obligation That Needs To Be Prioritized. Bureaucrats As The Executor State Officials And Public Servants Must Be Able To Meet The Desires And Needs Of The Community So That Order And Justice In Society Can Be Achieved. In This Research Use Descriptive Research With A Qualitative Approach That Intends To Reveal A Problem Or Event As It Is Through Descriptions Of Situations Or Events. To Obtain Data And Information By Way Of Interviews Using Interview Guide And Field Notes. From The Data Obtained Was Analyzed To Obtain Data That Is Really Relevant To The Purpose Of Research. The Focus Of Research Is The Transparency Of The Service On Giving Job Seekers Card (Ak-1) In The Office Of Social Affairs, Manpower And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun As WellAs Those Who Support And Constraints On Service Demand Transparency Job Seekers Card (Ak-1) In The Office Of Social Affairs, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun. The Results Showed That In The Field Of Management And Service Delivery Manufacture Job Seeker Card (Ak-1), The Office Of Social Service, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Officials Have Set Up A Ministry Of Making Identity Card Job Seekers (Ak-1) In Madiun Dinsosnakertrans Office With Competence In Their Respective Fields, Both Based On The Knowledge, Expertise, Skills, Attitudes, And Behaviors Needed Is Adequate. Competence Of Service Providers Officer Manufacture Job Seeker Card (Ak-1) In The Office Of Madison County (Dinsosnakertrans) Already Be Said To Be Good And Harmonious. Office Of Social Service, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Has Implemented A Management And Service Delivery Manufacture Job Seeker Card (Ak-1) That Already Meet The Elements Of Transparency Of Public Services. In Connection With Card-Making Service Procedures Alerts Job Seekers (Ak-1), The Office Of Social Service, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Has Prepared Facilities And Infrastructure, Such As The Printing Queue Number, Counters And Room Service, As Well As Counter Legalized Job Seekers Sign Cards (Ak-1). Services Relating To The Manufacture Of Card Job Seekers (Ak-1), Madiun County Office (Dinsosnakertrans) Requires The Efforts Of Improving The Condition Of Facilities And Infrastructure Services. The Service Charge Card Making (Ak-1) In Social Welfare Office, Labor And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Is Free. If There Are People Who Give In Return Is For Reasons Of Giving Sincere And Usually Informal, Such As Cigarette Money And So On. Office Of Social Service, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Already Noticed The Problem Of Transparency Of Service , Particularly In Terms Of Completion Time Of Service. Authorized Personnel Responsible For Providing Services And Card Making (Ak-1) And Or Resolve Complaints / Problems / Sangketa Been Required Wear A Badge And Nameplate On The Desk / Workplace Workers . Associated With The Location Service Request Id Card Job Seekers (Ak-1), Madiun County Communities That Will Make (Ak-1) Card Still Complaining Distance (Dinsosnakertrans) Madiun County Office Of The Locations Where People Live. Identity Card Job Seekers (Ak-1) Results Have Been Made According To The Information Officer For Community Jobseeker Id Card Maker (Ak-1). If There Are Errors In The Writing Of The Name, Because People Usually (Ak-1) Card Maker Wrote Down The Wrong Name On The Form Provided. Service Identity Card Job Seekers Manufacture (Ak-1) In The Office Of Social Affairs, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Has Been Determined Based On The Standard Of Care. Transparency Card Making Service Procedures Alerts Job Seekers (Ak-1) In The Office Of Social Affairs, Labour And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County Is Also Supported By The Bulletin Board About Service Procedures. The Results Obtained During The Study, Suggesting That The Indicators On The Principle Of Transparency In The Public Service In The Office Of Social Affairs, Manpower And Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County, Particularly On The Aspects Of Service Delivery Manufacture Job Seeker Card (Ak-1) Are Met. Internal Factors Which Promote Transparency Of Service Provision Identity Card Job Seekers (Ak-1) Is The Infrastructure And Personnel Skills. While The Factors That Impede Personnel Is Limited, The Feasibility Of The Room, And The Availability Of Some Facilities And Other Infrastructure, Such As Signposts, Photocopiers, And The Official Website Has Not Been Managed With Optimal Service . External Factors That Promote Transparency Of Service Provision Identity Card Job Seekers (Ak-1) Is The Provision Of Funds By Local Governments Madison County As Well As Government Policies Related To The Fulfillment Of Public Service Transparency. While External Factors That Impede Transparency Of Service Provision Identity Card Job Seekers (Ak-1) Is The Location Of The Office (Dinsosnakertrans) Madiun County That Were Located Far From Residential Communities And A Lack Of Coordination With Other Agencies Associated With The Service Of Making Identity Card Job Seekers (Ak -1).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/48/051401923 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Mar 2014 14:30 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 13:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116593 |
Preview |
Text
SIAP_PRINT.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |