Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Tanggapan Stakeholders

Ayu, Wanda Pusthika (2014) Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Tanggapan Stakeholders. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelayanan publik yang benar-benar baik dan berkualitas akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada political will dari penyelenggara layanan publik untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun yang juga sangat mendasar, yaitu adanya kerelaan bagi mereka untuk bersedia diawasi baik secara internal maupun eksternal.Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan perkembangan paradigma manajemen pelayanan maka, dibutuhkan suatu lembaga pengawas independen yang mendorong partisipasi masyarakat sebagai obyek penerima layanan untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap institusi penyelenggara layanan publik agar nantinya tercipta produk layanan yang benar-benar baik, berkualitas, dan adil. Dari kondisi tersebut maka, melalui Kepres No. 44 Tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional, kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan UU No.37 Tahun 2008 yang beralih nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, Ombudsman RI dapat membentuk Ombudsman perwakilan, salah satu provinsi yang membentuk lembaga Ombudsman perwakilan adalah provinsi Jawa Timur, yang berdiri berdasarkan SK ORI Perwakilan No. 49/ORI-SK/X/2010. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu (1) melihat tahapan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jatim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait fungsi pengawasan; (2) tanggapan stakeholders, dalam hal ini adalah pihak terlapor (penyelenggara layanan publik yang dilaporkan masyarakat) dan pihak pelapor (masyarakat yang mengeluhkan produk layanan yang diterimanya. Sedangkan analisa data di lapangan yang digunakan adalah analisa deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan proses pengawasan, Ombudsman RI Perwakilan Jatim sudah baik dan sesuai dengan kepatutan perundangan yang berlaku, dimana terdiri dari tahapan input sampai monitoring. Namun terdapat perbedaan wewenang dan tugas terkait dengan pemberian rekomendasi dan tindakan systemic review. Dimana, Ombudsman perwakilan hanya berwenang sebatas membuat usulan rekomendasi dan sidak, sementara yang berhak memberikan rekomendasi serta wewenaang dalam systemic review adalah Ombudsman pusat.Sementara terkait tanggapan pelapor dan terlapor, selama ini terlapor (masyarakat) sudah sangat sadar untuk berpartisipasi dan untuk terlapor (pihak pemberi layanan) berupaya untuk merespon dan memperbaiki kinerjanya. Ombudsman RI Perwakilan akan sangat bergantung dengan kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam proses pengawasan, oleh karena itu penting untuk mendorong agar masyarakat mau turut serta berpartisipasi dalam mengontrol kinerja penyelenggara layanan publik agar nantinya tercipta produk layanan yang berkualitas.

English Abstract

The best and qualified public service will be fully implemented if there is a political will of the public service providers to adhere to regulations and propriety. But they also need to had the willingness to be willing monitored both internally and externally. Under these conditions and according to the development of the service management paradigm, it takes an independent watchdog organization that encourages community participation as an object of the service recipient to participate in controlling the institutions of public service providers so that the service created the best, qualified, and fair product.To these conditions then, the National Ombudsman Commission are established through Presidential Decree No. 44 of 2000, then the agency was re-established which changed its name to the Ombudsman of the Republic of Indonesia under the regulation No. 37 of 2008.As the Ombudsman may establish a representative of the Ombudsman, one of the provinces that make up the Ombudsman institution is representative of East Java province, who stood by Legislative Decree No. ORI .49/ORI-SK/X/2010. The study was a descriptive qualitative and limited to two research focus: (1) to see the Representative stages Java Ombudsman oversightin performing their duties and responsibilities related supervisory functions; (2) the responses of stakeholders, in this case is the reported price (public service providers are reported by the public) and the complainant (the people who complain about the service received the products). Analysis of field data used is interactive analysis through the stages of data collection, data reduction, data displayand conclusion. The Ombudsman Representative Java conducting the regulatory process appropriately within the applicable regulatory, which consists with the input stage to the monitoring stage. Ombudsman representatives only limited authority to make proposals and recommendations controls, while the right to provide advice anda uthority in the systemic review is the center of the Ombudsman.While the reporting and related responses reported, so far reported (society) have been very conscious to participate and to the reported (the service provider) seeks to respond and improve its performance. Representatives of the Ombudsman will be quite dependent on the awareness of people, to want to participate in the regulatory process, therefore it is important to encourage people who want to participate incontrolling the performance of public service providers that will create the best quality products services.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2014/434/051406584
Uncontrolled Keywords: Tahapan Pengawasan,Ombudsman,Tanggapan Stakeholders; Step Of Control, Ombudsman, The Responses of Stakeholders
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.8 Public administration of general forms of control > 352.88 Use of wacthdog and oversight agencies
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Hasbi
Date Deposited: 30 Sep 2014 12:57
Last Modified: 16 Nov 2021 07:42
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116543
[thumbnail of Wanda_PDF.pdf]
Preview
Text
Wanda_PDF.pdf

Download (5MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item