Huda, Mustanul Sania (2014) Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, dikarenakan dominasi kaum laki-laki jauh lebih besar. Padahal Negara Indonesia sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama di bidang pemerintahan dan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hanya saja yang menjadi masalah adalah mindset sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa perempuan hanya dipandang sebelah mata yang diakibatkan oleh faktor budaya. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 55 mengatur bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Permasalahannya hampir semua parpol secara nasional mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan, sedangkan di beberapa daerah pemilihan belum. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Magetan, padahal jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak, akan tetapi partai masih saja belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai 30% keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan, khususnya dalam 30% bacaleg parpol serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan. Proses penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 1) Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Magetan yang mencakup komunikasi antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012, sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan financial, karakteristik implementator UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan, struktur birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di Kabupaten Magetan, 2) Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan mencakup 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif yang diajukan partai politik di Kabupaten Magetan, 3) Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempun dalam politik dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan, kepercayaan masyarakat terhadap kader perempuan, tingkat emosional, dan pengalaman masa lalu dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan pegawai KPUD Kabupaten Magetan, pengurus partai politik dan masyarakat yang memiliki hak pilih serta dokumentasi dengan analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sudah terimplementasi tetapi tidak maksimal. Partai politik dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, melakukan komunikasi dengan KPUD Kabupaten Magetan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan bidang pemberdayaan perempuan di lingkup partainya serta melakukan kerjasama ditingkat perwakilan desa. Didukung pula dengan jumlah SDM yang memadai pada parpol tersebut. Meskipun demikian, masih belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan yaitu pada sub tertentu masih belum menempatkan perempuan pada posisi strategis, penentuan jumlah bacaleg perempuan lebih sedikit dari laki-laki, kurangnya dukungan financial serta terbukti dengan masih adanya parpol yang belum memenuhi kuota 30% perempuan yaitu PKPI. Selain itu minat kader perempuan untuk terlibat dalam politik, juga masih sangat rendah. Permasalahan ini didukung pula dengan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat yaitu menempatkan laki-laki pada posisi utama sedangkan perempuan hanya sebagai pendamping. Budaya yang masih terus dikembangkan ini, dapat membentuk karakter terhadap perempuan dan laki-laki sehingga akan mempengaruhi mindset masyarakat dalam memandang laki-laki dan perempuan. Dampaknya adalah kurang adanya dukungan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yang dipengaruhi oleh persepsi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) melakukan komunikasi internal partai untuk membahas perekrutan kader perempuan guna pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, 2) Financial harus mulai disiapkan sejak dini bagi yang memang berminat kedepannya menjadi caleg serta bagi yang sudah terwacanakan untuk menjadi caleg, 3) memperbanyak kerjasama dengan lembaga perempuan diluar partai politik, 4) menempatkan perempuan pada posisi strategis terutama di kelembagaan seperti pemilu dan partai, 5) Penempatan pada bakal caleg, jumlah antara laki-laki dengan perempuan harus seimbang, 6) Memberikan pendidikan politik kepada kader perempuan agar lebih berkompeten dan bermental juang, 7) Perlunya pendidikan politik dan pendidikan gender bagi masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberdayaan masyarakat.
English Abstract
The level of women participation in law and government is still very low because the dominance of men is greater than women. Though Indoesia put women and men in the same position in government and law sated in Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1, which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. But the problem is the mindset of the most Indonesian that women simply are considered as subordinate caused of cultural factors. Then, government seeks to increase the representation of women through Law No. 8 of 2012 on the General Elections of Legislative Assembly, Regional Representatives Council and the Regional House of Representatives. In Article 55 regulated that the list of legislative candidates will contain at least 30% representation of women. The problems, almost all political party in national level are able to meet quota of 30 percent women, whereas in some electoral districts are not able to. This matter also happened in Magetan, though the amount of resident of woman more, however just party still not yet can fulfill quota 30% representation of woman. Therefore the writer want to know the implementation of Law No. 8 of 2012 on the General Elections of Legislative Assembly, Regional Representatives Council and Regional House of Representatives on 30% representation of women in the political party in Magetan, especially 30% of women legislative candidates in political party and society’s perceptions on women representation. The process of this research, the researcher used descriptive with qualitative approach. Then the focus in this research are 1) Implementation of Law No. 8 of 2012 on the general election DPR, DPD and DPRD in Magetan which includes communication between stakeholders in terms of competence and financial, implementer characteristics, and Bureaucracy structure in Magetan 2) Representation of Women in Political Parties in Magetan regency includes 30% of women representation as legislative candidates of political party in Magetan, 3) Community perception on women representation viewed from social demand for women representation, public trust toward women cadre, the level of emotional, and past experience in influencing public perception. Data collection used is observation, interview with Election Commission staffs, official member of political party, society owning suffrage and documentation with data analysis of Miles and Huberman. Research results are implementation have but is not maximal. Political party in supporting policy, conducting communicate with Election Commission in Magetan. It also conducted cooperation with the women empowerment division in party as well as in village representatives level. It was also supported by the number of adequate human resources in the political party. However, it was still not maximum to support the implementation of policy which is in some division have not placed women in strategic position, determination of legislative candidate number of women was fewer than men, lack of financial support as well as proven by the existence of political parties who do not meet 30% of women were PKPI. Moreover, the interest of women to get involved in politics is still very low. This problem is also supported by a patriarchal culture that is still attached to society that put men on the main positions while women only as a companion. This culture could form the character of women and men and will affect the public mindset of men and women. The impact is a lack of community support for women representation in politics is influenced by society’s perception. Based on the results, researcher give recommendation as follows: 1) doing an internal communication to discuss the recruitment of women cadres in order to fulfill 30% of women representation, 2) Financial support should be provided earlier to who are interested to be legislative candidates as well as for those who are already targeted to be legislative candidates, 3) collaborating with womens organizations outside political party, 4) putting women in strategic positions in institution such as in election and party, 5) Placement of legislative candidates, the number of men and women must be balanced, 6) provide political education to women cadre to be more competent and have more spirit equal with men, 7) the necessity of political and gender education for society through socialization or community empowerment.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/147/051402697 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 12 May 2014 08:52 |
| Last Modified: | 14 Dec 2021 06:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116230 |
Preview |
Text
SKRIPSI_MUSTANUL SANIA HUDA.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |