Destifani, Innesa (2013) Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri dari: a) urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten; d) urusan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada desa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati serta berupa arsip. Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat tulis menulis. Analisis data yang digunakan adalah analisis coding yang diinterpretasikan melalui pengkodean yang lebih rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora berlangsung dengan baik dilihat dari pelaksanaan kewenangan desanya yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa meliputi pengelolaan sumber daya lokal dan merawat nilai-nilai budaya lokal, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang didominasi pada bidang otonomi desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota yang bersifat umum berupa pemilihan umum, sensus penduduk, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa tidak ditemukan di Desa Sumber. Maka dari itu perlu adanya payung hukum yang mangatur tentang hak asal-usul desa untuk melestarikan dan mempertahankan budaya yang ada serta perlu adanya identifikasi mendalam dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan pemerintahan lainnya diluar bidang otonomi desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013/398/051308898 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 04 Oct 2013 14:32 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 01:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115954 |
Preview |
Text
051308898.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |