Karim, Nur (2013) Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan (Studi tentang Implementasi Kepmen. Perhubungan No KM 46 Tahun 1996 Tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen. Kelautan dan Perikanan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya permasalahan kebijakan perundang-undangan tentang dualisme kebijakan kelaikan kapal perikanan bagi kapal perikanan yang hendak berlayar untuk menangkap ikan. Setidaknya ada dua institusi lembaga pemerintah yang mempunyai tugas serta kewenangan yang sama dan landasan hukum yang berbeda mengenai penerbitan surat kalaikan kapal perikanan ini, yakni Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kedua instansi tersebut memiliki landasan hukumnya masing-masing, yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran oleh Departemen Perhubungan, dan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan oleh Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 1) Implementasi dari masing-masing kebijakan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan Tentang Kelaikan Kapal Perikanan; 2) Apakah tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi kebijakannya; 3) Dampak yang ditimbulkan dari adanya kedua kebijakan tersebut terhadap pemilik kapal dan nelayan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Serifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo merupakan bentuk kebijakan pemerintah pusat dengan tujuan memberikan keselamatan dan keamanan saat berlayar. Kedua kebijakan ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengawasi kelaikan kapal perikanan dari segi perlindungan lingkungan maritim. Adapun yang membedakannya adalah Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan juga mengatur tentang keselamatan dan kemanan kapal dan nelayan. Akan tetapi, walaupun SLO hanya mengatur tentang pengawasan kelaikan kapal dari perlindungan lingkungan maritim, namun ada instansi lain di bawah DKP yang mengawasi masalah Keselamatan kapal perikanan dan nelayan, yaitu Syahbandar Perikanan. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan peraturan yang lebih tegas, jelas dan konsisten, berupa tugas dan peran yang jelas untuk setiap instansi yang mengurusi kelaikan kapal perikanan. Adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang perijinan kelaikan kapal perikanan merupakan alternatif solusi permasalahan ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013/271/051307841 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Oct 2013 12:34 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 20:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115832 |
Preview |
Text
051307841.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |