Agustine, TitiesEka (2012) Analisis Perbandingan Sistem Pemerintahan Kasultanan dengan Pemerintahan Daerah Istimewa di Yogyakarta,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini merupakan sebuah analisis perbandingan sistem pemerintahan Kasultanan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki hubungan sejarah, letak geografis dan pemimpin. Penetapan Sultan Hamengku Buwono yang notabene adalah raja dari Kasultanan dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten Paku Alam, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menjadi identitas keistimewaan DIY. Hal ini tentunya menjadi bias ketika Sultan tidak dapat memposisikan peran diantara Kasultanan dan DIY. Sehingga analisis terkait perbandingan sistem pemerintahan diantara keduanya tidak untuk mencari sistem pemerintahan yang lebih baik, namun untuk mengidentifikasi perbedaan diantara kedua sistem pemerintahan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang pemerintahan di Yogyakarta. Kompleksitas yang terjadi diantaranya keduanya telah menginspirasi penulis untuk membahas beberapa rumusan masalah tentang sistem pemerintahan di Kasultanan, sistem pemerintahan DIY, serta perbedaan sistem pemerintahan antara Kasultanan dan DIY yang nantinya akan dibandingkan. Perbandingan sistem pemerintahan didasarkan pada enam dimensi pemerintah daerah, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi geografi, dimensi hukum, dimensi politik dan dimensi administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan berfikir sistem (system thinking) . Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan software vensim untuk menggambarkan unsur-unsur yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa Kasultanan sudah tidak lagi menjabat sebagai pusat pemerintahan di Yogyakarta. Keseluruhan fungsi dan kewenangan pemerintahan telah dintegrasikan dengan Pemerintah DIY. Sistem pemerintahan Kasultanan berlandaskan filosofi Jawa, serta ajaran Islam. Namun, kini Kasultanan hanya menjalankan kegiatan yang bersifat kebudayaan dalam rangka mempertahankan tradisi jawa. Disisi lain, DIY sebagai salah satu daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya memiliki landasan hukum tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahan. Walaupun DIY menyandang status istimewa namun dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum memiliki kesamaan dengan daerah-daerah lain di NKRI. Undang-undang keistimewaan DIY menjadi masalah krusial dalam sistem pemerintahan DIY. Sehingga pengadaan undang-undang tersebut harus segera diselesaikan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/564/051204396 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Oct 2012 09:42 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 16:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115693 |
Preview |
Text
051204396.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |