Dewi, DheaCandra (2012) Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Perumusan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Kediri Tahun 2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas tentang proses perumusan kebijakan publik, yakni perumusan kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kediri tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses perumusan kebijakan UMK di Kabupaten Kediri tahun 2012. Selain itu, tujuan lain dalam penelitian ini yakni mengetahui dan menganalisis jaringan aktor yang terbentuk dalam proses perumusan UMK tersebut, juga akan menganalisis seperti apakah dinamika aktor kebijakan yang timbul sebagai hasil dari aktor kebijakan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan teori perumusan kebijakan publik, yang dikemukakan oleh Winarno untuk menganalisis tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ini juga menggunakan teori policy network. Jaringan kebijakan lebih berfokus kepada jaringan aktor dalam pembuatan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan Howlett dan Ramesh, akan ada hubungan diantara aktor yang memiliki tiga tingkat kepercayaan. Wayne Parsons juga mengemukakan bahwa pendekatan jaringan kebijakan akan banyak berbicara tentang relasional dan informasional dalam pembuatan kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa proses perumusan kebijakan UMK di Kabupaten Kediri Tahun 2012 sudah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan (Depekab). Depekab yang terdiri dari beberapa aktor berkepentingan dalam UMK di Kabupaten Kediri akan mencari nilai Komponen Hidup Layak (KHL) yang kemudian akan ditetapkan menjadi UMK. Demikian juga dengan jaringan kebijakan yang ada dalam proses perumusan kebijakan UMK di Kabupaten Kediri tahun 2012. Semua aktor yang terlibat dalam Depekab saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam mencapai nilai UMK yang disepakati bersama. Dinamika aktor yang timbul dalam proses perumusan kebijakan UMK ini akan jelas tergambar dari jaringan yang dibentuk oleh anggota tripatrit. Jaringan yang termasuk dalam Depekab ini juga akan berinteraksi dengan serikat buruh lainnya dan juga berinteraksi bersama media massa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/556/051203645 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Dec 2012 09:58 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 16:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115684 |
Preview |
Text
Dhea_Candra_D.pdf Download (13MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |