Rahayu,, Leny Setio (2012) Efektivitas Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Remunerasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Remunerasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance . Namun pada tataran pelaksanaannya, Perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai (Polri/PNS) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Remunerasi yang diberikan berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010. Remunerasi ini baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Setiap pegawai di lingkungan Polri akan mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) sesuai dengan kepangkatan dan kelas jabatan yang diembannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dasar kebijakan remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya jika kebijakan masa lalu menerapkan pola sama rata ( generalisir ), maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan ( reward ) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh kelas jabatan yang disandangnya. Kebijakan remunerasi ini dilakukan oleh seluruh jajaran kepolisian Republik indonesia, salah satunya adalah Polres Tuban. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi di polres Tuban. Tujuan pada akhirnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis persiapan implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi di kantor polres tuban, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan dalam Pemberian Remunerasi di Polres Tuban, serta untuk mengetahui dan menganalisis analisa keefektifitasan Kebijakan dalam Pemberian Remunerasi di Polres Tuban mulai dari tahap persiapan sampai implementasi. Fokus penelitiannya meliputi 1). persiapan implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi di Polres Tuban; 2).implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi di Polres Tuban; 3). analisa keefektifitasan kebijakan dalam pemberian remunerasi di Polres Tuban mulai dari tahap persiapan sampai implementa si. Dari Hasil penelitian menunjukkan di Polres Tuban persiapan implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi yang dilakukan manajemen Polri telah viii terkoordinir secara baik dan sesuai dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010 mulai dari langkah-langkah persiapan, strategi yang dilakukan oleh manajemen polri sampai pada tahap sosialisasinya. Selain itu, kebijakan remunerasi di polres tuban ini telah diberikan setiap 3 bulan sekali secara teratur, sampai bulan desember 2011 remunerasi telah diberikan sebanyak 5 kali yang 4 kali remunerasi pokok (3 bulan sekali) dan 1 kali remunerasi ke-13 (diterimakan pada bulan juli 2011) sesuai dengan kelas jabatan yang disandang oleh pegawai (Polri/PNS). Hal itu sangat mendukung sekali terciptanya clean and good governance pada tubuh polri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persiapan implementasi kebijakan dalam pemberian remunerasi yang dilakukan manajemen Polri telah terkoordinir secara baik dan sesuai dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010 mulai dari langkah-langkah persiapan, strategi yang dilakukan oleh manajemen polri sampai pada tahap sosialisasinya, serta pada implementasi dalam hal pemberian remunerasi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu diberikan setiap 3 bulan sekali secara teratur, sampai bulan desember 2011 remunerasi telah diberikan sebanyak 5 kali yang 4 kali remunerasi pokok (3 bulan sekali) dan 1 kali remunerasi ke-13 (diterimakan pada bulan juli 2011) sesuai dengan kelas jabatan yang disandang oleh pegawai (Polri/PNS). Keefektifitasaan persiapan implementasi sampai implementasi kebijakan di Polres Tuban maka harus dijadikan sebagai media atau momentum dengan sebaik-baiknya oleh para pimpinan dalam memotivasi anggotanya untuk merubah kultur dan peningkatan profesionalismenya. Dengan saran dari penelitian ini adalah seharusnya aparat Kepolisian lebih memperhatikan dalam pengaturan pemberian remunerasi / tunjangan kinerja agar lebih efektif lagi. Hal itu disebabkan karena pada implementasi kebijakan remunerasi yang diberikan kepada PNS/POLRI masih berdasarkan kelas jabatan.
English Abstract
Remuneration in the Republic of Indonesia State Police is an integral part of bureaucratic reform policies. Motivated by the awareness as well as the government's commitment to bring clean and good governance. But at the level of implementation, changes and reforms implemented in order to realize a clean governance and authoritative is not likely to be implemented properly, effectively and efficiently without proper welfare of employees (Police / PNS) in the Police of the Republic of Indonesia. Remuneration granted under Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Concerning Employee Benefit Performance for the Environmental Police, dated December 15, 2010. Remuneration is a new force on January 1, 2011. Every employee in the police will get the performance benefits (remuneration) in accordance with rank and class are assigned positions within the Police of the Republic of Indonesia. Remuneration policy The basic principle is fair and proportionate. This means that if the policies of the past to apply the same pattern of average (generalize), then the remuneration policy, a large income (reward) received by an official will be largely determined by class title it bears. Remuneration policy is done by all ranks of police of the Republic of Indonesia, one of which is the Police Tuban. Issues raised in this study is about the effectiveness of policy implementation in Tuban remuneration at the police station. The goal ultimately is to investigate and analyze the preparation of the implementation of remuneration policies in Tuban district police office, to determine and analyze the implementation of the Policy in Providing Remuneration in Tuban district police, as well as to determine and analyze the effectiveness of policy analysis at the police station in Providing Remuneration Tuban starting from the preparation stage to implementation. The focus of his research include 1). preparation for implementation of remuneration policies in Tuban district police office, 2). Granting the Remuneration policy implementation at the police station in Tuban, 3). Policy effectiveness analysis in Tuban Granting the Remuneration at the police station starting from the preparation stage to implementation. x From the results showed in Tuban district police preparations in implementation of remuneration policies are carried out his police management has been coordinated properly and in accordance with Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Concerning Employee Benefit Performance for the Environmental Police, dated December 15, 2010 start of the preparatory steps, strategy taken by polri management reached the stage of socialization. In addition, the remuneration policy of the Police Tuban has been given every three months on a regular basis, until the month of December 2011 the remuneration has been given as much as five times to four times the basic remuneration (3 months) and one times the remuneration of the 13 (were administered in July 2011) according to the class the position that carried by the employee (Police / PNS). It was very supportive once the creation of clean and good governance at the national police body. In this case it can be concluded that the preparation for the implementation of remuneration policies in the police carried out its management has been coordinated properly and in accordance with Perpres Nomor 73 Tahun 2010 Concerning Employee Benefit Performance for the Environmental Police, dated December 15, 2010 start of the preparatory steps, the strategy undertaken by polri management to the extent socialization, as well as on its implementation in terms of remuneration is in accordance with the rules set by the central government that is administered once every three months on a regular basis, until the month of December 2011 the remuneration has been given as much as five times that four times remuneration principal (three months) and one times the remuneration of the 13 (were administered in July 2011) in accordance with the class the position that carried by the employee (Police / PNS). Effectiveness preparation to the implementation of policy implementation in the Tuban district police should serve as the media or the momentum as well as possible by the leaders in motivating members to change the culture and increased professionalism. With the advice of the study is supposed to pay more attention to police officers in the setting of remuneration / benefits for more effective performance. it is because the implementation of remuneration policies granted to civil servants / police are still based on class position.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/107/051201376 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 May 2012 13:43 |
| Last Modified: | 28 Dec 2021 07:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115200 |
Preview |
Text
051201376.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |