Hapsari, RisaKusuma (2011) Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan (Study Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin banyaknya masalah atau isu-isu yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam lembaga legislatif tentang partisipasi wanita atau yang sering disebut kesetaraan gender. Di negara Indonesia yang menjadi sorotan selama ini mengenai tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif hanya dinilai dari segi kuantitas saja, justru hal penting dari partisipasi perempuan adalah pada kualitas perempuan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metode analisis Milles and Huberman serta Framing, penulis mencoba untuk mengungkapkan aktifitas perempuan dalam lembaga legislatif yang dilihat dari bentuk dan keterlibatan perempuan secara kuantitas, kedudukan/posisi strategis serta pemikiran. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan fungsi legislatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk dan keterlibatan perempuan Secara kuantitas pada periode 2009-2014 ini telah terdapat peningkatan jumlah anggota dewan perempuan dari 7 orang menjadi 12; Secara kedudukan/posisi strategis 3 orang anggota dewan perempuan berhasil mendapatkan posisi strategis yaitu Dra. Hj. Siti Maimunah Sam‟un, SH.M.Ag dan Dra. Sri Untari, M.AP. selaku wakil ketua komisi, Ya‟qud Ananda Gudban, SS. SST.Par. MM. selaku ketua KPPI Kota Malang, serta Nurul Arba‟ati S.Pt. M.AP selaku ketua badan legislasi sekaligus sebagai wakil ketua KPPI Kota Malang; Secara pemikiran dapat kita lihat pada kegiatan public hearing atau hearing komisi, dalam hal ini perempuan sudah dilibatkan secara aktif dan tidak ada perbedaan porsi ataupun dipinggirkan yang menjadi penghambatnya adalah faktor masing-masing individu yang meliputi mental bertarung dan juga kemauan dari masing-masing perempuan untuk terlibat secara langsung. 2) peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan fungsi yang dimiliki DPRD meliputi fungsi legislasi adalah anggota dewan perempuan telah memiliki peranan yang penting; Pada fungsi anggaran peran perempuan masih sebatas memberikan saran,pemikiran dan juga dilibatkan secara aktif meski mayoritas perempuan hanya sebagai anggota dalam kepanitiaan anggaran; Fungsi pengawasan hampir sama dengan peranan perempuan dalam fungsi anggaran, yaitu hanya dapat memberikan saran dan pemikirannya karena hanya duduk sebagai anggota, yang berbeda adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota dewan laki-laki dan perempuan memiliki keterkaitan hubungan kerja sama dan saling melengkapi yang sangat erat. Saran yang diberikan oleh penulis adalah: Quota 30% bagi perempuan sebaiknya benar-benar dapat diterapkan oleh partai politik bukan hanya sebagai syarat pemenuhan kebutuhan; Sebaiknya anggota dewan perempuan terus meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri, agar keberadaan perempuan juga diperhitungkan dan dipercaya untuk memegang posisi sebagai pengambil keputusan; Sebaiknya pemerintah lebih memperketat persyaratan untuk dapat duduk dalam lembaga legislatif terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, hal ini bertujuan untum mencetak calon-calon legislatif yang lebih berkualitas; Mental bertarung yang dimiliki oleh masing-masing perempuan perlu terus diasah dan ditingkatkan agar tidak ada lagi pendiskriminasian bagi perempuan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2011/521/ 051100789 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jul 2011 12:58 |
| Last Modified: | 28 Jul 2011 12:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115141 |
Actions (login required)
 |
View Item |