Implementasi PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan).

Rahman, PimutEkayoga (2011) Implementasi PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini mengambil tema Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan (studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan). Dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dan bagaimana output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Disamping itu juga untuk mendeskripsikan output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis yang digunakan adalah model analisa interaktif dari Miles dan Huberman dengan empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan belum berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan bagi guru seperti dalam penerapan jam mengajar minimal 24 jam masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dalam pemberian tunjangan profesi terdapat ketidak pastian akan tanggal dan waktunya yang seharusnya pemberian tunjangan tersebut diberikan melekat pada gaji pokok akan tetapi dalam aplikasinya tunjangan tersebut diberikan tengah tahun, hal tersebut menjadikan guru kesulitan dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan penunjang pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran agar tujuan dalam kebijakan dapat tercapai dengan baik. Saran tersebut antara lain meninjau kembali syarat penetapan jumlah jam mengajar minimal 24 jam guru karena tidak semua sekolah dapat melaksanakan dengan baik hal tersebut berkenaan dengan ketidak imbangan antara jumlah guru dan rombongan belajar yang ada di sekolah apalagi di daerah yang tidak pasti akan jumlah guru dan muridnya. Pemberian tunjangan sertifikasi seharusnya diberikan melekat pada gaji pokok guru sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen sehingga guru dapat dengan mudah dalam merencanakan kebutuhan pembelajaran.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2011/453/051104948
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 20 Dec 2011 11:14
Last Modified: 21 Oct 2021 17:48
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115076
[thumbnail of 051104948.pdf]
Preview
Text
051104948.pdf

Download (5MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item