Ishak, Faizal (2011) Implementasi Pp No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Suatu Studi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berjudul Implementasi Pp No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Suatu Studi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Implementasi PP. No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak berjalan dengan baik di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Fokus penelitian ini yaitu penyebab Implementasi PP. No. 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya yang tidak berjalan dengan baik di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi empat yaitu: (a) Komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur birokrasi dalam Implementasi PP. No. 25 Tahun 1994. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui dan mendeskripsikan penyebab Implementasi PP. No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak berjalan dengan baik di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, karena di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian ini adalah pimpinan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) khususnya pada Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai berkaitan dengan bidang pengusulan penghargaan untuk pegawai. Hasil dari penelitian ini bahwa penyebab Implementasi PP. No. 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya yang tidak berjalan dengan baik di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dikarenakan yang pertama, (a) Komunikasi, sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam pengajuan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman para pegawai yang masih rendah atas maksud dan tujuan adanya tanda kehormatan tersebut dan dengan pemahaman yang rendah tersebut tidak akan mendorong para pegawai untuk mengajukan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya tersebut. Kualitas dalam komunikasi tampak kurang begitu baik sehingga apa yang menjadi esensi dari Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1994 tidak bisa dipahami dengan baik oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah. (b) Sumber Daya, sebenarnya jumlah aparat yang menangani pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sudah optimal dan sesuai dengan jumlah beban tanggung jawab yang dihadapinya. Dari sisi pemahaman tugas juga bisa ditarik pemahaman bahwa para aparat yang melaksanakan tugas pengusulan tersebut telah memiliki kemampuan yang memadai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Namun kurangnya motivasi yang mendorong terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut membuat aparat jadi tidak bersemangat. (c) Disposisi, karena lemahnya keinginan dari para aparat terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut intensitas pengecekan dari para pegawai yang sudah dianggap layak untuk mendapatkan tanda kehormatan tersebut. Hal tersebut menggambarkan terdapat motivasi kerja yang kurang tinggi pada aparat yang menangani pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. (d) Struktur birokrasi, dari sisi persyaratan administratif, para responden berpendapat bahwa dari sisi persyaratan administratif sudah mencukupi, namun sebagian besar responden menyatakan bahwa tanda kehormatan tersebut secara fisik tidak memberikan manfaat apa-apa bagi responden yang bersifat memicu semangat kerja dan karir. Secara psikologis, dengan mendapat tanda kehormatan tersebut para pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini akan mendapat kebanggaan dan kepuasan tersendiri karena mendapat penghargaan dari negara atas pengabdiannya selama ini. Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain, Perlu ditinjau kembali PP. No. 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya guna mendapatkan sebuah rumusan yang tepat tentang reward atau penghargaan yang akan diberikan bila seseorang mendapat tanda kehormatan tersebut.Bagi perbaikan dari sisi sumber daya manusia dan birokrasi guna meningkatkan keterlibatan aparat-aparat dapat dikemukakan beberapa masukan yang dapat meningkatkan profesionalisme aparat dan sistem birokrasi pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Perlunya diadakan evaluasi-evaluasi yang bersifat mengukur setiap kemampuan sumber daya manusianya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas dan pendelegasian yang bersifat teknikal guna memantau setiap kemajuan yang didapat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2011/407/051104147 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Dec 2011 09:42 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 16:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115030 |
Preview |
Text
051104147.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |