Analisis Peramalan (Forecasting) Derajat Desentralisasi Fiskal dalam Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Analisis melalui Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada Pemerintah Kabupat

Widayat, GesidIbnu (2011) Analisis Peramalan (Forecasting) Derajat Desentralisasi Fiskal dalam Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Analisis melalui Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada Pemerintah Kabupat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang diera Otonomi Daerah sehingga diperlukan kajian tentang kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dimasa depan terkait pelaksanaan Otonomi Daerah. Kondisi kemandirian keuangan daerah dimasa depan dapat diketahui melalui analisis peramalan (forecasting) . Analisis peramalan (forecasting) diperlukan agar sebuah kebijakan yang diformulasikan memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peramalan (forecasting) derajat desentralisasi fiskal dalam kemandirian keuangan daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menurut jenis pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis peramalan (forecasting) . Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) untuk menghitung derajad desentralisasi fiskal sehingga diketahui kriteria kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang sedangkan sampel yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 1995/1996 hingga 2010. Penelitian ini menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk mengetahui kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang hingga tahun 2025. Penelitian ini menggunakan bantuan program STATA. Berdasarkan hasil analisis peramalan (forecasting) melalui metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan menggunakan model ARIMA(2,1,3) menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang pada tahun 2025 sebesar 12,87% (kriteria kurang), dengan batas bawah peramalan sebesar 11,38% (kriteria kurang) dan batas atas peramalan sebesar 14,36% (kriteria kurang). Dari hasil analisis peramalan (forecasting) tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang pada tahun 2025 berada pada kriteria kurang. Dari hasil analisis peramalan (forecasting) tersebut dibutuhkan kebijakan untuk untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang pada kriteria cukup (20,10% - 30,00%). Terdapat tiga skenario kebijakan yang diberikan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang dengan kriteria cukup (20,10% - 30,00%). Skenario kebijakan yang pertama adalah skenario kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dengan target peningkatan PAD sebesar 0,81% terhadap TPD melalui kontribusi Pajak Daerah sebesar 0,39% terhadap TPD, Retribusi Daerah sebesar 0,31% terhadap TPD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,11% terhadap TPD. Skenario kebijakan yang kedua adalah skenario kebijakan masuknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) kedalam Pajak Daerah dengan hasil kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malang berdasarkan analisis peramalan (forecasting) sebesar 16,39% (kriteria kurang), dengan batas bawah peramalan (forecasting) sebesar 15,44% (kriteria kurang) dan batas atas peramalan (forecasting) sebesar 18,42% (kriteria kurang). Skenario kebijakan yang ketiga adalah skenario kebijakan masuknya PBB dan BPHTB kedalam Pajak Daerah serta ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Dengan masuknya PBB dan BPHTB kedalam Pajak Daerah, ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dengan target peningkatan PAD sebesar 0,54% terhadap TPD melalui kontribuso Pajak Daerah sedesar 0,26% terhadap TPD, Retribusi Daerah sebesar 0,21% terhadap TPD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,07% terhadap TPD. Rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah skenario masuknya PBB dan BPHTB kedalam Pajak Daerah serta ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Analisis peramalan (forecasting) tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan peramalan (forecasting) kondisi kemandirian keuangan daerah tetapi juga bisa digunakan pada sektor-sektor yang lain. Analisis peramalan (forecasting) merupakan alat analisis yang penting dalam memformulasikan kebijakan publik. Dengan menggunakan analisis peramalan (forecasting) , kebijakan publik yang dihasilkan akan memiliki tujuan yang jelas.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2011/371/ 051103824
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	13 Oct 2011 10:51
Last Modified:	25 Jul 2022 02:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114993

Text GESID IBNU WIDAYAT.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item