Kusuma, Maulana (2011) Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Bidang Kependudukan di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Trend pemekaran daerah hingga tahun 2009 di Indonesia merupakan salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan keinginan pemerintah daerah yaitu : 1) Menyediakan Pelayanan Publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur, 2) Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi, 3) Penyerapan Tenaga Kerja secara lebih luas di sektor pemerintah. Pelayanan publik tidak memandang besar kecil maupun dimekarkan atau tidak suatu daerah. Pada dasarnya pemekaran wilayah bukan merupakan masalah bahkan justru sebaliknya, merupakan kepentingan nasional dan bermanfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan. Standar pelayanan publik yang baik atau prima tentunya harus menjadi tujuan dari setiap daerah. Tujuan utama akan lebih mudah tercapai jika diasumsikan rentang jangkauan pelayanan kepada masyarakat lebih pendek. Dengan adanya pemekaran kecamatan maka tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui dan menganalisis dampak yang timbul akibat adanya pemekaran kecamatan bagi pelayanan publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan serta faktorfaktor yang mendukung dan menghambat pelayanan publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran umum kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran, pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan, dampak pemekaran terhadap masyarakat dan pemerintah kecamatan yang meliputi jarak waktu dan biaya serta administrasi kependudukan. Hasil dari adanya pemekaran kecamatan di Banjarbaru Selatan ternyata membawa dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Dampak yang dirasakan bagi masyarakat dan pem erintah kecamatan.Kemudian diberlakukannya kebijakan di bidang kependudukan dengan program SIAK OFFlLINE juga membawa dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung pelayanan publik yaitu geografis Kota Banjarbaru yang tidak terlalu luas, SDM yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu data base yang masih simpang siur, penduduk yang belum mengetahui posisi kecamatan setelah adanya pemekaran. Tujuan dari adanya pemekaran kecamatan ini yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan khususnya dalam hal pelayanan KTP dan KK.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2011/125/ 051100960 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Dec 2011 13:42 |
| Last Modified: | 15 Dec 2011 13:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114735 |
Actions (login required)
 |
View Item |