Nugroho, DeniCahyo (2010) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar (Studi Tentang Mitigasi Bencana Di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Letusan Gunung Kelud). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi ; instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan, metode analisa meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi data. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki landasan hukum dalam kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya yaitu ; 1) Peraturan Bupati Blitar No. 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar. Dalam lampiran III huruf (B) poin (1) sub-poin (2) mengenai mitigasi/ penjinakan, 2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028. Sedangkan Peraturan Bupati Blitar No. 29 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dipersiapkan sebagai pengganti Perbup Blitar No. 7 Tahun 2005 belum dapat digunakan sebagai landasan hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar karena perbub tersebut masih dalam pembahasan antara Bupati Blitar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar untuk dikuatkan legalitasnya menjadi perda. Pemkab Blitar melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar mengenai produk hukum kebencanaan dan pentingnya mitigasi bencana. Di lapangan menunjukkan belum ada satu kesepahaman antara anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) dengan masyarakat khususnya yang menjadi target groups dalam mencermati isi dari produk hukum tersebut dan memahami pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana memiliki 4 (empat) program yang telah dijalankan oleh Pemkab Blitar yaitu ; 1) menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada, 2) memasang rambu-rambu bahaya/ larangan, 3) membangun pos-pos pengamatan Gunung Kelud, dan 4) membangun sarana prasarana pengaman bencana letusan Gunung Kelud serta memperbaiki sarana dan prasarana kritis. Di lapangan peneliti menemukan bahwa 1) ketentuan mengenai tata ruang di kawasan rawan bencana Gunung Kelud tidak ditegakkan, 2) rambu-rambu bahaya larangan di kawasan rawan bencana Gunung Kelud dipasang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Kegiatan Pengendalian Lahar Gunung Kelud, bukan Pemkab Blitar, 3) pembangunan pos pengamatan Gunung Kelud beserta aktivitas pengamatannya menjadi wewenang Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan 4) pembangunan sarana pengaman bahaya letusan Gunung Kelud merupakan wewenang Kegiatan Pengendalian Lahar Gunung Kelud. Pembiayaan penanggulangan bencana oleh Pemkab Blitar berupa dana sisa/ cadangan yang jumlahnya amat minim. Belum ada alokasi khusus dana penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar. Aktor pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar yang didukung oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Kegiatan Pengendalian Lahar Gunung Kelud. Dalam implementasi, kinerja aktor pelaksana masih belum optimal. Kelompok sasaran kebijakan ini adalah penduduk yang beraktivitas dan bermukim di kawasan rawan bencana Gunung Kelud serta anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar sendiri. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar belum dapat memberi perlindungan kepada penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Kelud dalam konteks sebagai target groups . Pemkab Blitar masih lemah dalam penegakan sanksi terkait pelanggaran aturan zonasi tata ruang yang peruntukannya ditujukan pada implementasi program-program mitigasi bencana Gunung Kelud Kabupaten Blitar. Implementasi program-program mitigasi bencana Kabupaten Blitar didukung oleh internal yaitu 1) keanggotaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar dari berbagai bidang, 2) komitmen Pemkab Blitar dalam mitigasi bencana Gunung Kelud. Eksternal yaitu 1) adanya organisasi bidang kegunungapian dan pembangunan sarana pengaman letusan Gunung Kelud, 2) dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat, 3) dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, dan 4) kontrol media massa cukup efektif. Sedangkan yang menghambat adalah ; internal yaitu 1) koordinasi antar anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar masih lemah, 2) orientasi kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Blitar bersifat tanggap darurat, 3) anggaran penanggulangan bencana Pemkab Blitar minim dan sebagian besar menggantungkan dari Pemerintah Pusat, 4) minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dan 5) pengelolaan data korban bencana letusan Gunung Kelud kurang baik. Eksternal : 1) pengetahuan dan kesadaran masyarakat rendah dan 2) peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kurang aktif. Guna memperbaiki faktor-faktor penghambat tersebut maka beberapa langkah perlu dilakukan oleh Pemkab Blitar yaitu 1) penguatan legalitas dan ketegasan Pemerintah Kabupaten Blitar , 2) peningkatan kapasitas sumber daya anggota pelaksana, 3) peningkatan kapasitas sumber daya penunjang, 4) penguatan kapasitas sumber daya/ masyarakat/ Non Government Organization (NGO) pendukung eksternal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/501/ 051102999 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 01 Aug 2011 10:51 |
| Last Modified: | 01 Aug 2011 10:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114656 |
Actions (login required)
 |
View Item |