GaluhPuspitasariCandraDewi (2010) Program Pemekaran Kecamatan Dalalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri, sehingga para elit politik memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada derah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri melalui wadah otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN serta mampu memberikan pelayanan public dengan lebih baik dan efektif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa UU NO. 32 Tahun 2004 akan lebih memperpendek jalur birokrasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat daerahnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji: 1.Langkah-langkah persiapan pemekaran kecamatan karangmojo kabupaten magetan yakni persiapan SDM dan persiapan pemekaran prasarana penunjang 2.Efektifitas pelayanan publik di kecamatan karangmojo kabupaten magetan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif dan penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Magetan dengan situs kecamatan karangmojo dan kantor-kantor yang terkait. Informasi yang didapat diperoleh melalui wawancara langsung serta pengumpulan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemekaran kecamatan karangmojo di kabupaten magetan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik berpedoman pada UU NO. 32 Tahun 2004 dan kepmendagri NO. 4 Tahun 2000. Kecamatan Karangmojo yang merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Magetan dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Barat dan Kecamatan Kartoharjo. Untuk mencapai tujuan utama dari program pemekaran wilayah Kecamatan ini, diperlukan perlukan persiapan-persiapan khusus, yakni persiapan pada bidang SDM dan NON SDM. Langkah persiapan SDM antara lain melakukan sosialisasi terhadap kalangan sasaran yakni masyarakat dan pemerintah desa yang nantinya akan masuk di Kecamatan baru, selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi Kecamatan Kartoharjo. Sedangkan langkah-langkah persiapan NON SDM adalah pembentukan Kantor Perwakilan Kecamatan Kartoharjo. Berakhir 3 bulan semenjak peresmian pemekaran Kecamatan, pembangunan Kantor Kecamatan Kartoharjo dimulai dengan menggunakan anggaran dari APBD sebesar Rp. 364.050.000,00(tiga ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). Selain pembangunan Kantor Kecamatan, dibangun pula infrastruktur-infrastrukturnya beserta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sesuai dengan tujuan awal program pemekaran ini, maka pelayanan kepada masyarakat dapat ditinggkatkan. Aparat-aparat Kecamatan yang berfumgsi sebagai administrator negara semakin mudah memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat setempat. Proses penyanpaian kebijakan juga semakin mudah dan cepat karena jarak jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Begitu pula jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan di Kecamatan Kartoharjo menjadi lebih sedikit dari sebelumnya dengan adanya program pemekaran kecamatan ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/451/051003296 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Feb 2011 09:20 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114595 |
Preview |
Text
051003296.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |