MayaPermatasari (2010) Debirokratisasi Perijinan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang dari penelitian ini adalah Birokrasi di Indonesia selama ini mempunyai citra yang buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ini disebabkan karena birokrasi dianggap selalu identik dengan hal yang mempersulit masyarakat. Oleh karena itu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia maka pemerintah harus melakukan reformasi terhadap birokrasi itu sendiri dengan cara melakukan pemotongan atau penyederhanaan birokrasi yang disebut dengan istilah "Debirokratisasi". Proses penyederhanaan rantai birokrasi pada pemerintah Kota Malang tercermin dengan dirubahnya status Dinas Perijinan menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam bidang perijinan setelah adanya debirokratisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan fokus alasan dan proses pelaksanaan debirokratisasi perijinan, serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik. Sumber data yang diperoleh dari pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian digunakan teknik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa alasan dari pelaksanaan debirokratisasi perijinan yang dilakukan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang adalah karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan lebih baik, cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit-belit menyangkut bidang pelayanan perijinan. Pelaksanaan debirokratisasi perijinan ini menyangkut penyederhanaan struktur organisasi dan mekanisme pelayanan perijinannya. Dengan adanya debirokratisasi perijinan tersebut berdampak pada kualitas pelayanan perijinan yang diberikan kepada masyarakat (pemohon ijin) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Saran yang dapat dianjurkan berkaitan dengan adanya debirokratisasi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang adalah penyederhanaan birokrasi yang dilakukan hendaknya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti Penerbitan Surat Ijin harus sesuai dengan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar. Debirokratisasi perijinan yang dilaksanakan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan yaitu diberlakukannya Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Anggaran dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah yang mengharuskan setiap daerah untuk mempunyai lembaga unit pelayanan perijinan terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/322/051002832 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Nov 2010 15:33 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114461 |
Preview |
Text
051002832.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |