BrastaPrahara (2009) Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “ Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Daerah” dengan permasalahan bagaimana koordinasi yang tepat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri. Penelitian ini mengacu pada UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Teori Pembentuk Struktur dan Fungsi Organisasi dari Henry Mintzberg, Teori Birokrasi Max Weber, serta Teori Koordinasi dari Mary Jo Hacth. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri; metode analisa dan interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data primer dan sekunder menunjukkan bahwa koordinasi pada BKD meliputi tiga bentuk, tiga langkah dan tiga pola koordinasi. Tiga bentuk meliputi koordinasi Vertikal, Horizontal, dan Diagonal: Tiga langkah meliputi Penerapan Aturan dan Prosedur Koordinasi, Penerapan Jadwal dan Rencana Koordinasi, Penyesuaian Mekanisme Koordinasi; tiga pola meliputi Pooled Coordination, Sequential Coordination, dan Reciprocal Coordination. Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi di BKD dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat koordinasi. Faktor pendukung meliputi: suasana kerja yang kondusif, hubungan staf dengan atasan yang baik, keinginan semua untuk belajar, sarana yang cukup, latar belakang pendidikan yang baik. Sedangkan faktor penghambat meliputi: terdapatnya staf baru yang masih belum mengerti pekerjaan, overload tugas atau pekerjaan, penguasaan informasi dan komputerisasi yang kurang memadai, standar kinerja yang kurang disiplin, lemahnya pengaturan dan mekanisme kerja. Melihat hasil penelitian yang dilakukan di BKD maka langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi yaitu sebagai berikut: koordinasi harus terpusat, terpadu, berkesinambungan, menggunakan pendekatan multi instansional, pendekatan teknik-teknik dasar manajemen, serta meningkatkan koordinasi potensial. Sehingga dari hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan koordinasi yang meliputi: Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran; Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugastugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan; Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait; Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan; Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya; Meningkatkan peran pejabat fungsional; Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/50/050900589 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 04 Mar 2009 10:33 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114364 |
![[thumbnail of 050900589.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
050900589.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |