FebmiNoerdiansyah (2009) Patologi Birokrasi Ditinjau Dari Teori Alignment (Studi Pada Proses Pembuatan KTP SIAK Di Kantor Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritik terhadap kinerja birokrasi, terutama yang bergerak di bidang pelayanan publik. Banyak orang yang menilai bahwa sistem pelayanan dibeberapa daerah di Indonesia cenderung mempersulit dan memakan banyak waktu dan biaya. Hal ini yang kemudian membuat banyak masyarakat yang menilai bahwa sebagian besar organisasiorganisasi yang ada dalam struktur pemerintahan cenderung memiliki gejala patologi birokrasi. Banyak kebijakan-kebijakan dibeberapa daerah yang ditujukan untuk mempermudah layanan, mempercepat layanan dan pelayanan satu atap, akan tetapi masih saja ada beberapa permasalahan yang seringkali timbul dalam proses pelayanan. Apa sebenarnya yang membuat Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami masalah dalam pelayanannya, apa saja faktor-faktornya, dan apakah organisasi ini mengalami patologi? Berdasar hasil penelitian yang sudah didapat dengan menggunakan teori Alignment , Organisasi ini memiliki strategi, pegawai dan proses kinerja yang cukup baik, akan tetapi masih lemah dalam memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini yang kemudian membuat proses layanannya tidak sesuai dengan keinginan konsumennya. Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dapat dinyatakan dalam keadaan normal. Akan tetapi jika tidak meningkatkan kinerjanya, organisasi ini akan terjebak kedalam patologi birokrasi dengan jenis Phantom-Limb Syndrome . Produk dari layanannya yang berupa KTP dengan sistem SIAK sudah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Akan tetapi proses pengerjaan dan biaya dalam pembuatan KTP ini yang mengalami masalah serius. Proses pengerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu 1,5 bulan, bisa meleset hingga 4 bulan. Bahkan ada juga yang lebih. Kemudian biaya pembuatan KTP yang seharusnya Rp. 6000,- juga bisa membengkak hingga Rp. 70.000. Intinya, dalam proses layanannya Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil masih kurang memiliki unsur kejelasan dan kepastian, efektifitas dan efisiensi. Langkah penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan penyelarasan horizontal. Penyelarasan horizontal dilakukan dengan cara menyesuaikan aspek strategi, pegawai, dan proses kinerja Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil kepada aspek pelanggan. Penyelarasan ini juga menggunakan suara pihak dari luar atau masyarakat untuk mengembangkan kinerjanya. Bentuk penyelarasan horizontal tersebut bisa berupa inisiatif untuk membuat strategi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, memperbanyak loket untuk menghindari antrian panjang, memberikan surat keterangan resmi bagi masyarakat atau pelanggan yang KTPnya belum bisa selesai tepat waktu, selalu menjadikan keluhan masyarakat sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan mengembangkan organisasinya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/438/051000053 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 01 Feb 2010 10:44 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 04:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114305 |
Preview |
Text
02._Ringkasan,_Summary_dan_Kata_Pengantar.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
01._Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
06._Daftar_Lampiran_(2).pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
05._Daftar_Lampiran_(1).pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
03._Daftar_Isi_&_lain-lain.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |