Puspa, Hening Hana (2018) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang diatur di dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pengedaran uang palsu khususnya yang ada di kota Malang dan Lamongan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim dalam menangani kasus pengedaran uang palsu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu pada putusan nomor 10/pid.Sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg? (2) apakah perbedaan dan persamaan dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg?. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada alasan yuridis dan alasan non yuridis. Alasan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti namun pada alasan non yuridis berdasarkan pada dampak yang ditumbulkan akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Kemudian terkait mengenai perbedaan dan persamaan pada putusan nomor 10/pid.sus/2014/pn.lmg, putusan nomor 305/pid.b/2017/pn.mlg dan putusan nomor 304/pid.b/2017/pn.mlg, perbedaan terjadi pada surat dakwaan, barang bukti dan status terdakwa sedangkan persamaan yang terjadi pada pasal yang diterapkan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.
English Abstract
In this paper the author discusses about judge’s considerations in imposing a criminal sanction on the crime of counterfeit money arranged in article 36 section 3 of act number 7 of 2011 about the currency. This research is motivated by the many circulation of counterfeit money especially in Malang and Lamongan. The purpose of this study is to know and describe judges' considerations in handling counterfeit money cases. Based on the discussion backround above, some problems can be formulated as follows: (1) how the judge in imposing a criminal sanction on distribution of counterfeit money on the verdict number 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, verdict number 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg and verdict number 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg? (2) what is the difference and equality in verdict Number 10 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Lmg, verdict number 305 / Pid.B / 2017 / Pn.Mlg and verdict Number 304 / Pid.B / 2017 / Pn. Mlg?. This research uses normative juridicial method and this normative method uses statute approach and case approach. Based on the results of research, related to judges' considerations in imposing a criminal sanction based on judicial and non-judicial reasons. The juridical reason is based on the facts in the trial which the public prosecutor’s indictment, statements of witnesses, testimony of the defendant and evidence. However the non-judicial reasons are based on impact factor defendant and defedant’s condition yourself. Related to the difference and equation of verdict number 10 / pid.sus / 2014 / pn.lmg, verdict number 305 / pid.b / 2017 / pn.mlg and verdict number 304 / pid.b / 2017 / pn.mlg, difference occurs on the the public prosecutor’s indictment, evidence and status of the defendant while the equation that occurred in the article applied and the purpose of the defendant actions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/207/051804262 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 06 Jun 2018 01:49 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11429 |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (98kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (336kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (247kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (102kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (293kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (265kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |