MiaAfrizaFajarwati (2009) Peran Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Kepanjen menuju Kota Humanis : studi pada Pemerintah Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu dalam perencanaan tata ruang kotanya. Tata ruang kota merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Kota Kepanjen yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang nantinya akan berkembang pesat diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik keruangan, sehingga perlu peran penting pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang kota Kepanjen. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang perlu memperhatikan aspek kemanusiaan atau humanis agar tercipta suatu tata ruang kota Kepanjen yang bersahabat dengan masyarakat atau manusia penghuni wilayah tersebut. Terciptanya tata ruang kota yang sesuai dengan aspirasi masyarakat akan berakibat pada pemenuhan kesejahteraan public yang menjadi tujuan akhir dari otonomi daerah. Penelitian ini mengenai bagaimana analisa perencanaan tata ruang Kota Kepanjen, peran pemerintah daerah khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam perencanaan tata ruang Kota Kepanjen menuju kota Humanis, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi kendala dalam perencanaan tata ruamg Kota Kepanjen menuju kota Humanis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penataan ruang kota Kepanjen, sebagian besar telah sesuai dengan perencanaannya meskipun di masa depan perlu pemerataan pembangunan dan pemanfaatan fungsi tata ruang yang sesuai dengan perencanaan semula sesuai dengan harapan masyarakat maupun pemerintah. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebagai perencana mikro penyusunan rencana umum tata ruang kota/RUTRK Kepanjen masih lebih mengutamakan kepentingan kapital sehingga program perencanaan tata ruang kurang menyentuh kepentingan rakyat kecil, sehingga aspek humanis dalam pembangunan Kota Kepanjen belum sepenuhnya terwujud. Perencanan tata ruang Kota Kepanjen yang dirasa belum humanis dikarenakan kentalnya hidden interest pada program perencanaan tata ruang kota, permasalahan anggaran, serta sumber daya manusia/SDM yang perlu peningkatan kualitas moral. Peran pemerintah daerah disini diharapkan lebih memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat dalam penataan ruang kota. Indikasi humanis harus ada dalam perencanaan tata ruang kota agar setiap kepentingan dapat diuntungkan serta terwujudnya pemanfaatan fungsi tata ruang yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan semua pihak yaitu Kota Kepanjen yang Humanis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/380/050903207 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Nov 2009 11:15 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 04:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114243 |
Preview |
Text
050903207.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |