DiaLuvitaSari (2009) Kemitraan Stakeholders Dalam Proses Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Proses Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ketimpangan kondisi antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan mendorong perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Akibat ketimpangan antara penyediaan lapangan kerja yang tidak memadai jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat bagi para migran yang tidak memperoleh kesempatan kerja disektor formal mulai memasuki lapangan kerja disektor informal. Sektor informal yang dikaji pada sub pokok bahasan disini adalah pedagang kaki lima. Dilihat dari segi usahanya, terdapat harapan bagi PKL untuk memperluas jangkauan kebijakan ekonomi yang mengarah pada aspek pendapatan, produktivitas dan sikap akomodatif dalam hal pembinaan. Masalah PKL seputar penataannya merupakan masalah yang rumit,hampir semua stakeholder mendukung perlu dilakukannya penataan PKL secara sistematik yang mana Pemkab sendiri juga menginginkan kotanya tertata dengan bersih, rapi dan tertib. Oleh karena itu dalam hal penataan dan penertiban PKL,Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berupaya menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder/ pihak-pihak yang terkait dengan masalah PKL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis interaktif. Lokasi dan situs penelitian berada di Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini mencakup kondisi obyektif PKL di Kabupaten Banyuwangi, kemitraan stakeholders dalam proses penataan dan penertiban PKL dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam proses penataan dan penertiban PKL. Kondisi obyektif PKL di Kabupaten Banyuwangi khususnya yang terpusat diwilayah kota Banyuwangi dapat terlihat dari aktivitas usaha PKL yang selalu mencari daerah-daerah strategis dimana daerah tersebut banyak dilalui penduduk kota meskipun seringkali daerah tersebut merupakan daerah yang terlarang bagi PKL. Misalnya, disekitar alun-alun, sekitar pasar, trotoar, dan dipinggir-pinggir jalan. Untuk mengatasi fenomena tersebut Pemkab Banyuwangi telah berupaya mengatur dan menata kawasan PKL demi menjamin ketertiban dan kebersihan kota. Hal tersebut tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2004. Dalam mewujudkan suatu kondisi yang bersih, rapi dan tertib, maka Pemkab telah menyusun program-program terkait dengan proses penataan dan penertiban PKL di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan mensosialisasikan model penataan PKL yang bebas konflik, menertibkan PKL dengan membangun taman kota, dan merelokasi PKL dikawasan Pasar Banyuwangi. Untuk mewujudkan program pemerintah tersebut diperlukan keterlibatan stakeholders dalam proses penataan dan penertiban PKL. Oleh karena itu Pemkab telah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait menangani masalah PKL di Kabupaten Banyuwangi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/268/050902272 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Aug 2009 09:20 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114123 |
Preview |
Text
050902272.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |