SuryoAdiSudrajad (2009) Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi Otonomi Daerah sebagai refleksi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kekuatan memilih pada daerah untuk mendesain ulang konsep pembangunan yang dimilikinya. Terkait dengan undang-undang tersebut, dalam kelembagan pemerintah daerah mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan personil dan penataan arsip daerah. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 bertujuan untuk membentuk organisasi yang lebih fleksibel mengenai batasan-batasan jumlah perangkat daerah yang dikaitkan dengan nilai masing-masing variabel yang terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD suatu daerah sehingga pembatasan jumlah perangkat daerah tersebut tidak menghilangkan subtansi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut dianggap mampu dapat membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan grade yang telah ditetapkan. Restrukturisasi ini juga berlaku di Pemerintah Kabupaten Malang. Hampir semua jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimiliki Pemkab Malang mengalami perubahan yang signifikan. Fokus penelitian ini adalah apakah struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan pedoman dasar dari PP No. 41 Tahun 2007 yang meliputi proses restrukturisasi serta pola dan arah restrukturisasi organisasi, kelompok-kelompok kepentingan mana yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang yang meliputi pelaksanaan restrukturisasi, pembahasan rancangan peraturan daerah pada pembahasan eksekutif dan tim monitoring evaluasi kelembagan (tim 41), dan besaran variabel organisasi perangkat daerah, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca implementsi PP No. 41 Tahun 2007 atas kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang terhadap institusi dan masyarakat dilihat dari aspek sosiologis, psikologis dan ekonomis. Filosofi yang dipakai dalam penelitian ini adalah filosofi post positivistic. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara kepada informan dari jajaran bagian organisasi sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan data sekunder dari dokumen yang relevan. Lokasi penelitian Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Kantor Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang dan situs penelitian adalah 2 kantor di segala situasi, halaman kantor, pemukiman penduduk dan beberapa ruang kantor yang berkaitan dengan mutasi pegawai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/254/050902105 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 06 Aug 2009 16:41 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114111 |
Preview |
Text
050902105.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |