RoesalinaFentyEffendi (2009) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Reformasi Birokrasi (Analisis terhadap PP No 41 Tahun 2007 Pada Pemerintah Kabupaten Sampang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya pandangan tentang terlalu gemuknya birokrasi dengan fungsi yang kurang terfokus sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas, serta kurang efektif dan efisiennya birokrasi dalam memberikan pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan langkah kongkrit yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Restrukturisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki struktur birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. PP No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah merupakan pedoman bagi daerah dalam melakukan restrukturisasi. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa penyusunan perangkat daerah menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD. PP ini juga berlaku di Pemerintah Kabupaten Sampang dengan harapan organisasi Pemerintah Kabupaten Sampang menjadi lebih efektif dan efisien dalam struktur dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang sebelum adanya PP No 41 tahun 2007, restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan adanya PP No 41 tahun 2007, serta faktor pendukung dan penghambat dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala/Staff Sekratariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang bagian organisasi, serta satuan kerja perangkat daerah lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data Hasil dari penelitian ini antara lain, pertama perangkat daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang sebelum adanya PP No 41 tahun 2007 adalah sekretaris daerah dengan 3 asisten, sekretaris DPRD, dinas daerah berjumlah 14, lermbaga teknis daerah berjumlah 12, kecamatan dan kelurahan. Kedua restrukturisasi berdasarkan PP No 41 tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Sampang adalah, sekretaris daerah dengan 3 asisten, sekretaris DPRD, dinas daerah berjumlah 15, lembaga teknis daerah berjumlah 11, kecamatan dan kelurahan. Ketiga Faktor pendukung restrukturisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sampang yaitu adanya PP No 41 tahun 2007, adanya tim pengkaji dan tim teknis otonomi daerah, sumber daya manusia, visi dan misi daerah dan kepala daerah, serta dana. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: proses verifikasi yang lama dan politik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/205/050901874 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Jul 2009 11:37 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114058 |
Preview |
Text
Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Halaman_judul.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Isi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |